Akuntabilitas Kinerja BPK dan KPK Sangat Baik

12/03/2012 – 10:56

(dari kiri) Deputi Akuntabilitas Kementerian PAN-RB Herry Yana Sutisna, Sekjen KPK Bambang Sapto, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, dan Kaditama Revbang Diklat BPK Daeng M. Nazier.

Palu – Hukum Humas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih predikat ‘A’ (sangat baik), dalam penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011. Selain itu sebanyak 17 kementerian/lembaga (K/L) berpredikat ‘B’(baik), 49 K/L masuk kategori ‘CC’ (cukup baik) dan 14 K/L masuk kategori ‘C’ (agak kurang).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja K/L menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, sehingga target RPJMN tahun 2014.

Demikian antara lain disampaikan Azwar Abubakar ketika menyerahkan thropy penghargaan kepada kedua instansi berpredikat ‘A’ tersebut, di Jakarta, Selasa (28/02). “Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani perlu dilakukan pembenahan menyeluruh jajaran aparatur pemerintah,” ujarnya lebih lanjut.

Ditambahkan, baru-baru ini Kementerian PAN dan RB telah mencanangkan Sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yang merupakan ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi. Hal itu meliputi penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, profesionalisme PNS, pengembangan e-government, penyederhanaan perijinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, dilaksanakan melalui penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang dapat mendorong organisasi pemerintah lebih akuntabel dan berkinerja. “Hal itu akan mempersempit peluang terjadinya korupsi,” ujarnya. Selain itu, dengan penerapan SAKIP diharapkan pengelolaan birokrasi setiap instansi pemerintah semakin terukur, efisien, efektif, dan produktif.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB Herry Yana Sutisna mengatakan, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Ditambahkan, K/L yang akuntabilitas kinerjanya tahun 2011 berpredikat CC ke atas mencapai 82,93 persen, meningkat dari tahun 2010 yakni 63,29 persen dan tahun 2009 hanya 47,37 persen. (ags/HUMAS MENPAN-RB)