Rabu, 26 September 2018 

Ketua DPRD Tidak Datang, Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Tolitoli Batal

01/07/2009 – 16:05

PALU, HUKUM HUMAS —

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran (TA) 2008 yang rencananya akan diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Selasa (30/6), pukul 14.00 Wita, batal dilaksanakan. Pembatalan ini karena Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, M. Saleh Bantilan, sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan pemeriksaan BPK, tidak hadir.

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli ini. Apalagi BPK sebelumnya tidak pernah menerima pemberitahuan atas ketidakhadiran tersebut.

“Saya sungguh kecewa atas ketidakhadiran Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli. BPK sudah mengirim undangan resmi penyerahan LHP ke beliau, tetapi pada hari-H penyerahan, Ketua DPRD tidak datang dan tanpa pemberitahuan sebelumnya,” ungkap Dadang.

Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Selain itu laporan hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dari uraian Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa yang berhak menerima LHP LKPD adalah DPRD dan Bupati sedangkan yang datang memenuhi undangan BPK untuk menerima LHP LKPD Kabupaten Tolitoli kemarin hanya Bupati Kabupaten Tolitoli, Muh. Makruf Bantilan dan Badan Kehormatan DPRD Tolitoli.

“BPK tidak dapat menyerahkan LHP LKPD kepada Badan Kehormatan DPRD, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang, apalagi Badan Kehormatan DPRD juga tidak dilengkapi surat kuasa dari Ketua DPRD,” kata Dadang.

Tidak lama setelah pembatalan penyerahan LHP LKPD TA 2008 Kabupaten Tolitoli, BPK menerima fax dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, H. Umar Alatas, yang berisi permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua DPRD.

Menurut fax yang diterima BPK pukul 14.33 Wita tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli sedang mengikuti Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Jakarta dari tanggal (23/6) s.d. (30/6) sedangkan Wakil Ketua DPRD tidak dapat meninggalkan tempat karena sedang mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPj Bupati Tolitoli TA 2008.

Atas pembatalan penyerahan LHP LKPD TA 2008 Kabupaten Tolitoli tersebut, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah belum menetapkan waktu penyerahan LHP. Dadang Gunawan meminta agar Bupati dan DPRD Kabupaten Tolitoli untuk membahas dan menyepakati tanggal penyerahan untuk selanjutnya disampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. (rsk)