KKP, Bukti Pemeriksaan Sesuai Standar

11/06/2009 – 15:23

PALU, HUKUM HUMAS —

Diklat Penyusunan Kertas Kerja PemeriksaanSub Bagian SDM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, di Aula Perwakilan, Rabu (10/6), menyelenggarakan Diklat Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Diklat ini diikuti oleh pejabat dan pemeriksa yang bertugas di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemateri dari intern BPK yaitu oleh Yusuf Effendi Kusuma, S. E., Ak.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan mengatakan ketrampilan menyusun KKP merupakan kemampuan dasar yang sangat penting, yang wajib dimiliki oleh pemeriksa. Tanpa kemampuan ini, maka kelayakan pelaksanaan pemeriksaan akan diragukan. KKP berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.

“Dengan melihat KKP kita akan mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa sudah sesuai dengan standar pemeriksaan atau tidak sehingga menyusun KKP setelah melakukan pemeriksaan hukumnya wajib,” ungkap Dadang.

Kepala Perwakilan lebih lanjut menjelaskan, idealnya KKP disusun oleh tim ketika melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan bukan disusun ketika telah kembali ke kantor. Penyusunan KKP ketika sedang memeriksa mempunyai banyak keuntungan antara lain jika pemeriksa merasa data pendukung pemeriksaan kurang dia bisa segera melengkapinya.

“Susun KKP di lapangan ketika melakukan pemeriksaan karena jika datanya kurang kalian (pemeriksa-red) bisa langsung minta. Berbeda jika kalian menyusun KKP di kantor, jika datanya kurang kalian yang susah nantinya,” kata Dadang.

Diklat Penyusunan KKP bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada para peserta diklat tentang cara menyusun kertas kerja yang baik, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pemeriksaan. (rsk)