Masih Minim, Pengetahuan Pers Tentang BPK

22/04/2009 – 14:51

PALU, HUKUM HUMAS —

BPK - RIPengetahuan masyarakat khususnya insan pers di Sulawesi Tengah mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata masih minim. Hal tersebut terungkap dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang diadakan Sub Bagian Hukum dan Humas, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI di Swis-Belhotel, Silae Palu, Selasa (21/4) kemarin.

Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan, terlihat masih banyak diantara mereka yang belum paham tentang BPK. Sebagian juga masih sering terpeleset menyebut BPK dengan BPKP. Bahkan banyak diantara wartawan yang hadir masih bingung perbedaan antara BPK dengan BPKP.

“Apa sih sebenarnya beda antara BPK dan BPKP? Bukankah keduanya merupakan lembaga yang memeriksa keuangan negara? Lalu, bagaimanakah sistem operasional dan batas-batas kewenangan antara BPK dan BPKP?,” tanya Lesly, salah satu wartawan dari media lokal yang hadir dalam sosialisasi ini.

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Dadang Gunawan, yang hadir sebagai pembicara tunggal dalam kegiatan sosialisasi UU Nomor 15 Tahun 2006 tersebut kemudian menjelaskan bahwa BPK dan BPKP adalah dua lembaga yang berbeda.

“Dilihat dari akronimnya saja sudah beda, BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan BPKP singkatan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dari akronim ini saja sudah ketahuan perbedaan keduanya. Dasar pembentukannya juga beda, jika BPK dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945, BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden,” jelas Dadang.

Dalam Pasal 23E UUD 1945 juga sudah ditetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ini berarti hanya ada satu lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

“Indonesia memang unik dan berbeda dengan negara lain. Setahu saya yang namanya lembaga pemeriksa keuangan ditiap negara hanya ada satu, misalnya ANAO di Australia, ARK di Belanda, GAO di Amerika dan JAN di Malaysia,” tegas Dadang.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga menjadi fokus perhatian wartawan dalam sosialisasi yang memang khusus ditujukan kepada insan pers se- Sulawesi Tengah ini.

“Bagaimanakah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK? Kenapa selama ini hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada pers, bukankah visi dan misi BPK ingin berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan?” tanya Dedy, wartawan media cetak yang cukup besar oplahnya di Sulawesi Tengah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Dadang menjelaskan, bahwa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

“Setelah hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah, baru hasil tersebut dapat diakses masyarakat umum lewat website BPK di www.bpk.go.id. Mengenai hasil pemeriksaan yang harus diserahkan dulu ke DPRD dan Kepala Daerah baru diakses ke publik, Dadang menjelaskan bahwa memang begitulah bunyi undang-undangnya.

“Kita tidak dapat memberitahukan hasil pemeriksaan selama masih dalam proses karena sifatnya memang rahasia. Nanti setelah hasilnya kita serahkan ke DPRD baru Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bisa diakses masyarakat luas melalui website BPK,” jelas Dadang.

Sosialisasi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mengambil tema “Optimalisasi Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI Melalui Peran Serta Insan Pers” ini memang bertujuan agar pers khususnya yang ada di Sulawesi Tengah semakin paham tentang BPK.

“Banyak rekan wartawan yang belum tahu mengenai BPK. Saat saya baca koran banyak sekali salah tulis disitu, misal pemeriksaan yang dilakukan BPK ditulis BPKP begitu sebaliknya. Makanya saya miris, jangan sampai hal ini berlanjut terus. Semoga sosialisasi ini setidaknya bisa membuka wawasan rekan-rekan pers mengenai BPK,” kata Ketua Panitia Sosialisasi yang sekaligus sebagai Kepala Sekretariat Kepala perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Ruslan, S.E., M.M.

Selain insan pers, turut diundang pula perwakilan dari Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Tengah dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan BPK seperti Polda Sulteng, Pengadilan dan Kejaksaan baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. (rsk)BPK - RIBPK - RI