Arsip Bulan July 2012

  • 30/07/12 : Inspektorat Dapatkan Temuan di Dua SKPD

    Sumber : Radar Sulteng Edisi : Senin, 30 Juli 2012 Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mendapatkan kejanggalan penggunaan anggaran 2012 dari Januari hingga Juni lalu. Temuan tersebut didapatkan setelah tim inspektorat melakukan pemeriksaan rutin di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengerjakan proyek di kecamatan-kecamatan.

  • 27/07/12 : Dua Kasus Korupsi di Bangkep Sudah Vonis

    Sumber : Radar Sulteng Edisi : Jumat, 27 Juli 2012 Dua kasus korupsi yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah mendapatkan vonis dari PN Palu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai telah menerima informasi putusan dari PN Palu tersebut, meskipun belum menerima salinan putusan dari PN Palu. PN Palu telah mengeluarkan putusan pada 19 [...]

  • 27/07/12 : ADD Lima Kecamatan Bermasalah

    Sumber : Mercususar Edisi : Rabu, 18 Juli 2012 Alokasi Dana Desa (ADD) di lima kecamatan di Kabupaten Banggai diduga bermasalah. Pasalnya lima kecamatan pemekaran tersebut, belum mengantongi nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Dari 18 kecamatan di Kabupaten Banggai yang baru mendapat nomor registrasi dari Kemendagri 13 kecamatan. Sedang selebihnya lima kecamatan belum ada. [...]

  • 25/07/12 : Nasib DBH Banggai Belum Jelas

    Sumber : Mercususar Edisi : Rabu, 25 Juli 2012 Di Penghujung Triwulan II (TW II) tahun 2012, nasib dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Banggai sebesar Rp 7 miliar (M) belum jelas realisasinya. Padahal itu merupakan DBH pajak antara tahun 2008 hingga 2011. DBH Banggai itu berada pada sejumlah pos, yakni pajak bea balik nama kendaraan [...]

  • 18/07/12 : Mantan Kadinkes Enggan Kembalikan Randis

    Sumber : Mercususar Edisi : Rabu, 18 Juli 2012 Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Banggai dr. Haryadi, tak mau merespon surat yang dilayangkan Pemkab Banggai untuk mengembalikan kendaraan dinas (Randis) yang saat itu masih digunakannya. Padahal pihak Dinas Kesehatan, sudah beberapakali disurati agar mengembalikan randis bernomor polisi (nopol) DN 1331 C, namun Kadinkes di [...]

  • 16/07/12 : Bayar Saksi dan Kampanye – Amran Akui Terima Rp2M

    Sumber : Mercusuar Edisi : Senin, 16 juli 2012 Bupati Buol Amran Batalipu melalui pengacaranya Amat Entedaim membenarkan telah menerima bantuan Pemilukada sebesar Rp 2 miliar (M) dari pengusaha sawit Hartati Murdaya. Dana tersebut telah habis digunakan untuk membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapan kampanye.

  • 16/07/12 : Kantor Dekab Banggai – Dugaan KorupsiKejari Luwuk Tunggu Laporan

    Sumber : Mercusuar Edisi : Selasa, 16 juli 2012 Kejaksaan Negeri Luwuk, belum akan memproses terkait dugaan korupsi pembangunan Kantor Kabupaten (Dekab) Banggai baru, yang berada di kelurahan Tanjung Tuwis. Kejari masih menunggu laporan resmi dari anggota Dekab Banggai.

  • 16/07/12 : Dugaan Korupsi Kantor Dekab Banggai : Kejari Luwuk Tunggu Laporan

    Sumber : Mercususar Edisi : Senin, 16 Juli 2012 Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, belum akan memproses terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai baru, yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis. Kejari masih menunggu laporan resmi dari anggota Dekab Banggai. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, M. Syarifuddin yang dikonfirmasi Mercusuar belum lama ini [...]

  • 13/07/12 : PDAM Banggai Klaim Merugi

    Sumber : Mercususar Edisi : Jumat, 13 Juli 2012 Berdasarkan hasil audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Juni 2012, PDAM Kabupaten Banggai meraup keuntungan sebesar Rp1,6 miliar lebih. Akan tetapi Perusahaan milik daerah tersebut mengklaim merugi. Direktur PDAM Syahrai Sibai yang dikonfirmasi Kamis (12/7) kemarin mengatakan hingga kini PDAM [...]

  • 13/07/12 : BPKP Targetkan Banggai Raih WTP

    Sumber : Mercususar Edisi : Jumat, 13 Juli 2012 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan Kabupaten Banggai meraih opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP). Lima bulan terakhir ini, diharapkan Pemkab Banggai dapat melakukan perbaikan terhadap management laporan keuangannya. Demikian disampaikan Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Sihar Panjaitan pada Workshop Managemen Aset Perusahaan Daerah Air [...]

  • 13/07/12 : Inventaris Aset Tanpa Menggunakan Cost

    Sumber : Mercususar Edisi : Jumat, 13 Juli 2012 Pemkab Banggai dituntut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Suawesi Tengah. Bentuk tantangannya yakni dalam melakukan inventarisasi aset Pemkab Banggai tidak menggunakan cost alias biaya sama sekali. “Mau tidak Pemkab Banggai melakukan inventarisasi aset no cost. Jangka waktu pelaksanaannya dilakukan seama satu bulan saja, ujar Sihar [...]

  • 07/07/12 : Bupati Buol ditahan KPK

    Sumber : Mercusuar Edisi : Sabtu, 7 Juli 2012 Malang betul nasib yang menimpa Bupati Buol Amran Batalipu. Setelah kalah di Pemilukada Buol, tiba-tiba publik dikejutkan dengan langkah KPK yang telah menangkapnya lantas dijebloskan di sel tahanan KPK. Bupati Buol Amran Batalipu di tangkap KPK di rumah dinasnya pada Jumat dini hari. Amran diduga menerima [...]

  • 05/07/12 : Dana Fiktif SKPD Harus Diaudit

    Sumber : Mercususar Edisi : Jumat, 5 Juli 2012 Inspektorat Kabupaten Banggai, diminta mengaudit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana fiktif. Jika terbukti ada kerugian keuangan daerah di dalamnya, segera diproses secara hukum. Desakan ini dilontarkan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai, Ibrahim Darise yang ditemui di gedung Dekab Banggai, Rabu (4/7) kemarin.

  • 05/07/12 : Usut Pembangunan Kantor Dekab Banggai

    Sumber : Mercususar Edisi : Rabu, 4 Juli 2012 Kalangan DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai, terus menyuarakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pembanguan Kantor Dekab Banggai. Kali ini, para wakil rakyat meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, untuk mengusut tuntas proyek berbandrol Rp9 miliar itu.

  • 04/07/12 : Pemkot Belum Tahu Sasaran Bansos 2013

    Sumber : Mercusuar Edisi : Rabu, 4 juli 2012 Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah tahun 2013 tidak dirinci dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Pemerintah Kota Palu berdalih belum mengetahui siapa saja penerima tahun 2013 karena belum adanya proposal permohonan yang masuk ke Pemkot.

  • 03/07/12 : Perwakilan BPK Belum Menerima Surat Somasi

    Sumber : Kompas Edisi : Senin, 2 Juli 2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum menerima surat somasi secara resmi dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia. BPK NTT tidak pernah membiarkan temuan itu berlangsung, bahkan terlibat korupsi dan kolusi dengan Pemprov NTT.

  • 03/07/12 : Dugaan Korupsi : Perwakilan BPK Disomasi

    Sumber : Senin Edisi : Senin, 2 Juli 2012 Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyomasi perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Nusa Tengara Timur, terkait temuan dugaan korupsi diprovinsi itu yang tidak ditindaklanjuti. Dana yang bermasalah yang ditemui BPK mencapai Rp500 miliar dan aset daerah senilai Rp 4,5 triliun belum dipertanggungjawabkan.

  • 03/07/12 : Honorer Disdukcapil Buol Keluhkan Upah : Empat bulan belum dibayar

    Sumber : Radar Sulteng Edisi : Selasa, 03 Juli 2012 Pemerintah Kabupaten Buol yang dibawahi kepemimpinan Bupati Buol Amran Batalipu, ternyata kurang memperhatikan nasib tenaga honorernya. Buktinya tenaga honorer yang di Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Disdukcapil) hingga memasuki bulan Juli 2012 belum terima honor sejak bulan Maret 2012.

  • 03/07/12 : Perindagkop : Perhitungan BPK Tidak Realistis

    Sumber : Mercusuar Edisi : Selasa, 3 Juli Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kota Palu Wahyudin, menilai data yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembalian pinjaman dana bergulir tidak realistis.

  • 02/07/12 : Sosialisasi e-Audit dan Pemantauan TLHP BPK RI : Palu dan Donggala Jadi Pilot Project e-Audit

    Palu – Hukum Humas Kota Palu dan Kabupaten Donggala menjadi dua Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan pilot project penerapan program e-audit BPK RI pada TA 2013 mendatang. Kedua Pemda tersebut dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang dimiliki. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi [...]

  • 02/07/12 : Kantor DPRD Jebol, KPK Harus Bersikap

    Sumber : Mercususar Edisi : Senin, 2 Juli 2012 Jebolnya Kantor DPRD Banggai mengundang keprihatinan kalangan legislator di parlemen. Mereka sangat prihatin, mengingat fasilitas yang ada rusak tanpa difungsikan sebelumnya. Mereka juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyikapi serius proyek itu.

Lihat Arsip Bulan