Arsip Bulan Juni 2011

  • 30/06/11 : LKPD Buol Empat Kali Disclaimer

    Sumber Berita : Mercusuar Edisi : Kamis, 30 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Menanggapi opini disclaimer yang kembali disematkan pada kabupaten Buol untuk keempat kalinya, Bupati Buol Amran Batalipu menantang kejaksaan untuk menyelesaikannya melalui proses hukum. [download berita selengkapnya]

  • 28/06/11 : Dewan Setuju LKPj Segera Diperdakan

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Selasa, 28 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Pansus pembahasan LKPj (laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Palu 2010 telah selesai dibahas pada Jumat pecan lalu. Hasil pembahasannya, dilaporkan dalam sidang paripurna Pansus yang digelar di gedung sidang utama DPRD Kota Palu, senin kemarin (27/6). [download berita selengkapnya]

  • 28/06/11 : Buruk Kelola Uang Rakyat : Kejaksaan Harus Periksa Bupati Buol

    Sumber Berita : Mercusuar Edisi : Selasa, 28 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Kejaksaan harus memeriksa Bupati Buol, Amran batalipu terkait buruknya pengelolaan uang rakyat di kabupaten itu. Terlebih lagi, temuan BPK menunjukkan, miliaran rupiah dana APBD tiidak jelas pertanggungjawabannya. [download berita selengkapnya]

  • 27/06/11 : LKPD Buol Empat Kali Disclaimer : Rp15,26 M Tanpa Pertanggungjawaban

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Senin, 27 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Empat tahun Amran Batalipu memimpin Kabupaten Buol, empat kali pula BPK Perwakilan Sulteng memberikan “rapor merah” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tahun 2010, tercatat kerugian daerah mencapai Rp15,26 miliar. [download berita selengkapnya]

  • 27/06/11 : Pegawai Penunggak Diinventarisir

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Senin, 27 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Inspektorat Kota Palu kini sedang menyusun rencana aksi menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk Pemerintah Kota Palu. [download berita selengkapnya]

  • 25/06/11 : LKPD Buol Disclaimer Lagi

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Sabtu,25 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer opinion kepada Pemkab Buol, atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Buol tahun anggaran 2010. Hasil pemeriksaan LKPD Buol diserahkan Jumat kemarin (24/6) oleh Kepala Perwakilam BPK [...]

  • 25/06/11 : Pimpinan SKPD Loyo Akan Diganti

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Sabtu,25 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Bupati Buol, H. Amran Batalipu, S. E., M. M., berencana akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemda Buol. Hal ini untuk memastikan agar tahun 2011 ini, pengelolaan keuangan mengalami perbaikan. “Kita berupaya agar tahun 2012 mendatang, [...]

  • 24/06/11 : Panjar Kas Penyebab Disclaimer

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Jumat, 24 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – DPRD Kabupaten (Dekab) Parigi Moutong (Parmout) mulai mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Parmout agar tidak panjar kas. Pasalnya, panjar kas menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah. [download berita selengkapnya]

  • 24/06/11 : Rp84 M Mengendap : Rais : Angka TPTGR Terlalu Bombastis

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Jumat, 24 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Selama persoalan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masih bisa diselesaikan secara baik-baik, maka jalur hukum merupakan solusi terakhir yang bisa dilakukan. [download berita selengkapnya]

  • 23/06/11 : Temuan BPK : Panja Giring Ke Aparat Hukum

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Kamis, 23 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD PArmout, Asmir Ntosa mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulteng terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Parmout tahun 2010, yang menunjukkan disclaimer opinion (Tidak Memberikan Pendapat) sudah terjadi dua tahun berturut-turut. [download berita selengkapnya]

  • 23/06/11 : TPTGR Rp84 M Mengendap : Bawa Saja Ke Jalur Hukum!

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Kamis, 23 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Satu tantangan baru Gubernur baru kita yang banyak diharapkan memberikan perubahan di “tana” Sulteng ini. Yaitu soal banyaknya uang rakyat “dikemplang” akibat tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR) selama ini tidak berjalan baik. [download berita selengkapnya]

  • 22/06/11 : Disclaimer Parmout, Dekab Ikut Terlibat!

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 22 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, Dadang Gunawan, menyebutkan DPRD Kabupaten (Dekab) tidak bisa cuci tangan terhadap penilaian disclaimer yang menimpa laporan keuangan sebuah daerah. [download berita selengkapnya]

  • 22/06/11 : Di Touna : Pimpinan SKPD Tandatangan Kontrak Kinerja

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 22 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna) telah menandatangani kontrak kinerja beberapa waktu lalu. Demikian ditegaskan Bupati Touna, Damsyik Ladjalani kepada Koran ini, di Palu, belum lama ini. [download berita selengkapnya]

  • 22/06/11 : Sulteng Terkorup : Kejati Siap Usut Temuan Fitra

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 22 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Kejati Sulteng merespon dan siap menindaklanjuti temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahwa Sulteng merupakan provinsi terkorup dalam pengelolaan APBD tahun 2010 dengan nilai Rp170 miliar (M). [download berita selengkapnya]

  • 22/06/11 : TPTGR Rp5,44 Belum Dibayar : Pemkot Kurang Perhatian

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 22 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Sulteng, untuk pengelolaan APBD 2010. BPK memberikan pengecualian, karena Pemkot dianggap kurang perhatian dalam pengelolaan keuangan. [download berita selengkapnya]

  • 22/06/11 : Pungutan Parkir Peti Kemas Masih Illegal

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Rabu,22 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Pemkot Palu, ternyata juga melakukan pungutan yang illegal terhadap pengelolaan lapangan perparkiran peti kemas. Pungutan perparkiran yang menjadi sorotan BPK itu, karena dianggap tidak adanya dasar hukum atas pungutan tersebut. [download berita selengkapnya]

  • 21/06/11 : Temuan Fitra : Aparat Hukum Jangan Hanya Diam!!!

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Selasa, 21 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Hasil survey Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan Sulteng Sebagai daerah terkorup pada tahun 2010, patut direspon aparat hukum. Aparat hukum diminta menindaklanjuti temuan itu dan jangan hanya diam. [download berita selengkapnya]

  • 20/06/11 : Tindak Lanjut Temuan BPK : Panja Mulai Kerja

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Senin, 20 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – DPRD Kabupaten (Dekab Parigi Moutong (Parmout)) melalui rapat paripurna, Kamis (16/6) akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Parmout tahun 2010 yang menunjukkan [...]

  • 20/06/11 : Berita Duka : Wakil Ketua BPK RI Meninggal Dunia

    Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un Telah Berpulang ke Rahmatullah : Dr. Ir. Herman Widyananda, SE., M.Si.(Usia: 51 Tahun) Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Meninggal pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 di Rumah Sakit MMC, Kuningan pada pukul 06.30 WIB. Jenazah disemayamkan di Rumah Dinas Jalan Denpasar No.17, Kuningan, Jakarta Selatan. Rencananya [...]

  • 16/06/11 : Tindak Lanjut Temuan BPK : Dekab akan Bentuk Pansus

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Kamis, 16 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Dalam waktu dekat, DPRD Kabupaten (Dekab) Parigi Moutong (Parmout), akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Parmout tahun 2010 yang menunjukkan disclaimer opinion (tidak memberikan [...]

  • 15/06/11 : Buol Diprediksi Disclaimer Lagi

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 15 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Meski Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum diumumkan ke publik, namun beberapa pihak telah memprediksi bahwa Kabupaten Buol akan kembali mendapat opini disclaimer. Jika hal itu benar terjadi maka untuk keempat kalinya daerah ini mendapat predikat yang sama. [...]

  • 15/06/11 : Donggala WDP : Pengelolaan Keuangan Jalan Ditempat

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Rabu, 15 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Kembali diraihnya predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sulteng terhadap pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, menimbulkan pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala. [download berita selengkapnya]

  • 15/06/11 : Dewan Dorong Pemkot Segera Buat Perwali

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Rabu,15 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Catatan-catatan khusus tentang manajemen pengolahan keuangan dan administrasi Pemkot yang didodorksn BPK RI Perwakilan Sulteg, direspons kalangan legislatif. [download berita selengkapnya]

  • 15/06/11 : DPRD Banggai Bahas Temuan BPK

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Rabu,15 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng menemukan sembilan (9) temuan dan enam (6) rekomendasi. Hasil temuan BPK itu tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai. Juni 15 Radar Sulteng – DPRD [...]

  • 15/06/11 : Penarikan SP3 Dihentikan Sementara

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Rabu,15 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Setelah melalui konsolidasi dan pertimbangan yang matang, akhirnya Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, untuk sementara menghentikan penarikan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) di Bandara Mutiara Palu. Termasuk SP3 di pelabuhan Pantoloan beserta penarikan SP3 pada sewa perairan dan reklamasi pantai. [...]

  • 14/06/11 : Usul Review Perda atau Ditarik Melalui Airport Tax

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Selasa, 14 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Temuan BPK soal pungutan sumbangan pihak ketiga (SP3) yang dinilai menyalahi aturan yang lebih tinggi, dibahas kalangan DPRD Kota, Senin kemarin (13/6). [download berita selengkapnya]

  • 14/06/11 : Kritisi Temuan BPK

    Sumber Berita : Mercusuar Edisi : Selasa, 14 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Anggota Komisi III DPRD Kota (Dekot) Palu, Hamsir mengkritisi Banggar Temuan BPK yang sementara ini tengah meminta laporan SKPD terhadap temuan-temuan BPK tahun 2010 silam. Pasalnya, Banggar hanya meminta SKPD untuk menjelaskan apa langkah SKPD terkait temuan BPK itu, bukan meminta penjelasan [...]

  • 14/06/11 : Rp5,44 Miliar TPTGR Belum Tuntas : Minim Sumber Daya Akuntansi

    Sumber Berita : Mercusuar Edisi : Selasa, 14 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Ketua Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Palu, Arifin Hi Lolo, mengaku minimnya sumber daya akuntansi dan administrasi menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya penyelesaian TPTGR yang direkomendasikan BPK terhadap Pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu, Pemkot kini [...]

  • 14/06/11 : PAD Dari SP3 Menjanjikan

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Selasa, 14 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Pantas saja Pemkot enggan untuk menghapus Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) yang ada di BAndara Mutiara Palu. Sebab sector ini, termasuk pos yang menjanjikan dan cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2010. Sayangnya jumlah pendapatan yang diterima [...]

  • 13/06/11 : Wabup Ancam Pimpinan SKPD : Akan Diberi Sanksi, Bila Masih Ada PNS Pensiun Terima Gaji Full

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Senin, 13 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Wakil Bupati (Wabup) Parimo mengancam akan memberikan sanksi keras kepada pimpinan SKPD atau pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) bila ditemukan masih ada PNS yang sudah pensiun tapi masih menerima gaji layaknya PNS biasa. Pasalnya selama ini [...]

  • 11/06/11 : Regulasi dan Dasar Pungutan Harus Jelas

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Sabtu, 11 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Pungutan Sumbangan Pihak (SP) ketiga di Bandara Mutiara Palu, yang hingga saat ini masih ada, kian menjadi polemik. Pasalnya, pungutan masih saja dilakukan, tetapi di sisi lain, sudah mendapat rekomendasi dari BPK, agar tidak lagi dilakukan, karena perdanya bertentangan dengan [...]

  • 10/06/11 : Dishub Masih Tarik Pungutan SP Ketiga Di Bandara Mutiara

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Jumat, 10 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Meski sudah ada larangan tentang pungutan Sumbangan Pihak (SP) Ketiga terhadap penumpang di Bandara Mutiara, namun kenyataannya pungutan tersebut masih saja terus dilakukan. [download berita selengkapnya]

  • 09/06/11 : Bandara dan Pelabuhan Harus Bebas SP-3

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Kamis, 9 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Sumbangan pihak ketiga (SP-3) yang dipungut dari penumpang di Bandara Mutiara dan Pelabuhan Pantoloan tidak dibenarkan lagi. Larangan itu dikeluarkan secara tegas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulteng sebagai catatan atas laporan hasil pemeriksaan terhadap sistem pengendalian [...]

  • 09/06/11 : Dugaan Korupsi Di UNTAD Dikaji

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi : Kamis, 9 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Kejati Sulteng, M. Isa Ansary SH ditemui wartawan mengakui bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji adanya korupsi di Untad. Kajian dilakukan tim penyidik Kejati Sulteng itu, mengacu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulteng di Untad tahun 2008 dan semester I tahun [...]

  • 08/06/11 : Rizal : Kemungkinan Kerugian Negara Rp10 M

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Rabu, 8 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mengklarifikasi soal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat penilaian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion. [download berita selengkapnya]

  • 07/06/11 : Klarifikasi Pemkab Parmout : Kerugian Negara Hanya Rp10,3 M

    Sumber Berita : Mercusuar Edisi : Selasa, 7 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengklarifikasi soal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion. [download berita selengkapnya]

  • 06/06/11 : Kelola Keuangan, Sigi Terapkan Pola 3 K

    Sumber Berita : Radar Sulteng Edisi : Senin, 6 Juni 2011 PALU, RADAR SULTENG – Untuk mempertahankan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sigi tahun 2010 yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sulteng, seluruh aparatur di kabupaten itu diminta memperhatikan tiga hal dalam mengelola keuangan. Tiga hal itu yakni [...]

  • 04/06/11 : Temuan BPK Karena Kelalaian Administrasi

    Sumber Berita : Harian Mercusuar Edisi Tanggal : Sabtu, 4 Juni 2011 PALU, MERCUSUAR – Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) tahun anggaran (TA) 2010 senilai Rp151,08 M atau 11,43 persen dari cakupan pemeriksaan sehingga memperoleh penilaian Disclaimer, dikarenakan kesalahan administrasi. [download berita selengkapnya]

  • 03/06/11 : LHP BPK: Parmout Terbaik TP-TGR

    PALU, MERCUSUAR – Meskipun BPK RI memberikan opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), namun dalam hal penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Parmout masih terbaik dibandingkan Pemerintah Provinsi dan daerah lainnya. Pemkab Parmout dinilai BPK RI serius terhadap penggantian kerugian keuangan negara/daerah dan bersikap tegas terhadap pihak-pihak [...]

  • 03/06/11 : Meningkat, LKPD Sigi 2010 WDP

    PALU, RADAR SULTENG – Pemerintah Kabupaten Sigi sedikit bernapas lega. Pasalnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sigi Tahun Anggaran (TA) 2010 dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion oleh BPK RI. Pemberian opini WDP terbilang meningkat, karena pada LKPD TA 2009 lalu BPK RI menolak memberikan opini (disclaimer opinion) terhadap LKPD kabupaten tersebut. [...]

  • 03/06/11 : LKPD Pemprov Berpredikat WDP

    PALU, RADAR SULTENG – Kepala Perwakilan BPK RI Provisi Sulawesi Tengah, Dadang Gunawan, dalam sidang paripurna di DPRD Sulteng kemarin (1/06) menyatakan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini berarti terdapat adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, [...]

  • 01/06/11 : Rp151 Miliar Tak Dapat Dipertanggungjawabkan

    PALU, RADAR SULTENG – Pada penghujung tugas sebagai Bupati Parigi Moutong (Parmout), H. Longki Djanggola mendapat “rapor merah” dalam pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Parmout Tahun Anggaran (TA) 2010, Pemerintah Kabupaten Parmout diberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer [...]

  • 01/06/11 : Parmout Kembali Disclaimer

    PALU, MERCUSUAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) Tahun Anggaran (TA) 2010 disclaimer dengan temuan senilai Rp151,08 miliar atau sekira 11,43 persen dari cakupan pemeriksaan senilai Rp1,32 triliun. Dengan demikian tren opini atas LKPD Kabupaten Parmout adalah tetap. [download berita selengkapnya]

Lihat Arsip Bulan