Pertama Kali Dalam Sejarah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun ini bakal jadi tahun yang akan dikenang dalam sejarah pemerintah Sulawesi Tengah. untuk pertama kalinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 . Opini ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah.[download berita selengkapnya]

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan pemprov Sulteng harus disambut gembira.Kinerja pemerintah meningktakan kinerja dalam pengelolaan keuangan mesti diapresiasi positif. Meski Demikian ada catatan dari beberpaa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng atas opini tersebut. salah satunya datang dari politisi PKB Zainal Daud. Menurut Zainal , WTP tidak secara otomatis menyelesaikan masalah.[download berita selengkapnya]

Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, melontarkan pernyataan yang bisa mengancam keterbukaan informasi publik dan kerja wartawan, dalam konferensi pers di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rabu (29/5/2013).[download berita selengkapnya]

Setelah tujuh tahun menunggu, akhirnya pengelolaan keuangan Pemprov Sulteng mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, Opini tersebu disambut haru Gubernur Longki Djanggola, dlaam rapat paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rabu (29/05/2013). opini WTP ini merupakan yang pertama kalinya diperoleh Pemprov Sulteng.[download berita selengkapnya[

Mencuat Kasus fee proyek rehabilitasi Rumah Sakit Umum Mokopido (RSUM) Tolitoli tahun 2012 senilai Rp260 Juta, yang diterima anak bupati Tolitoli, Moh Besar Bantilan, mengundang reaksi berbagai kalangan.[download berita selengkapnya]

INDIKASI kerugian Negara yang ditemukan oleh Inspektorat Pengawas Utama (Irwastama) BNN Pusat dengan penyidik Polres Donggala sangat berbeda. Polres Donggala menemukan kerugian negara bernilai sangat fantastis, sedangkan Irwastama bernilai kecil.[download berita selengkapnya]

Dipastikan, proses hukum manatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palu, Hamzah Rudji (55), terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pada Disdik Palu tahun 2007, masih berlanjut.[download berita selengkapnya]

Audit Kasus Hambalang Tahap II
Bola panas kasus Hambalang terus bergulir. Kali ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya anomali atau kejanggalan dalam proses anggaran pembangunan pusat pelatihan olahraga atau sports center Hambalang.[download berita selengkapnya]

Gedung Serba Guna (GSG) Pariwisata yang dibangun di Jalan Muhammad Yamin Palu disuga di mark up atau dogelembungkan anggarannya. Dugaan tersebut mengacu total anggaran pembangunan dengan progres pekerjaan.[download berita selengkapnya]

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai akan memperketat dan selektif dalam menyalurkan Dana Pungutan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2013 kepada penerima dana LUEP.[Download berita selengkapnya]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang. Keempat tersangka itu adalah Andi Alfian Malaranggeng, Anas Urbaningrum, Deddy Kusdinar, dan Teuku Bagus.[download berita selengkapnya]

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diperoleh oleh Pemkab Donggala dan Sigi dari BPK Perwakilan Sulteng berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2012. Kali ini merupakan yang kedua kalinya kebupaten yang dulunya satu ini, memperoleh predikat terbaik tersebut.[download berita selengkapnya]

Dibahas Pada Rapat Pemuktahiran Data Inspektorat
Rapat pemuktahiran data hasil tindak lanjut hasil hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada inspektorat kaupaten/kota se Sulawesi Tengah, dimulai tadi malam (27/5) di Wisma Donggala. Rapat itu akan membahas hasil pemeriksaan tahun 2012 dengan jumlah total 541 temuan.[download berita selengkapnya]

Bupati Tojo unauna (Touna), Provinsi Sulawesi Tengah, Damsik Ladjalani mengaku bersyukur dan mengapresiasi BPK Sulteng yang memeberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada daerah itu.[download berita selengkapnya]

Angggota DPRD Kanupaten (Dekab) Donggala mulai angkat bicara terkait kasus dugaa penyimpangan dana sosialisasi dan pengkaderan yang bersumber dari dana APBN tahun 2012 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Donggala. Ketua Komisi II Dekab Donggala misalnya, Goesetra menyerukan agar Bupati menonaktifkan bawahannya yang terndikasi terlibat dalam kasus ini.[download berita selengkapnya]

Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui tertinggi dalam pencapaian serapan keuangan triwulan I APBD 2013. Keempatnya termasuk dalam kategori peringkat A di atas 25 persen yang masing-masing oleh badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) [download berita selengkapnya]

Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Fiberglass P-21, Setelah lama terkatung katung, proses hukum dugaan korupsi pengadaan kapal fiberglass senilai Rp4 miliar, yang menyeret mantan Plt Bupati Morowali Datlin Tamalagi, akhirnya dinyatakan P21. Itu artinya, berkas perkara telah lengkap dan siap dinaikan ke tahap penuntutan[download berita selengkapnya]

Kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan gedung serbaguna (GSG) Sulteng. Ikbal Pakamundi, mengklaim jika merujuk sesuai kontrak induk maka pekerjaan pembangunan gedung pusat kegiatan kebudayaan di jalan Mohammad Yamin, Kota Palu itu sudah sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan.[download berita selengkapnya]

Bupati Parigi Moutong (Parimo) H Samsurizal Tombolotutu menyampaikan perubahan anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2013 melalui rapat paripurna di DPRD Parimo[download berita selengkapnya]

Dugaan korupsi penegloaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu tahun 200, yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadissik) Hamzah Rudji (55), ternyata ikut beredar (kecipratan) di ruang Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada saat itu.[download berita selengkapnya]

Dipastikan, mantan pelaksana tugas (Plt) Bupati Morowali Datfin Tamalagi segera menjalani proses persidangan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tahun 2006, senilai Rp.4 Miliar.[download berita selengkapnya]

LAGI-LAGI, DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng ditantang untuk mengungkap kasus pembangunan gedung serbaguna (GSG) Sulteng, yang menelan anggaran Rp 6 Miliar lebih, ‘Jurus ampuh’ Deprov dengan membentuk panitia khusus dianggap langkah jitu untuk memulainya, menyusul mencuatnya masalah pada pembangunan GSG tersebut.[download berita selengkapnya]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso Kantor Cabang Bungku, menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali pada tahun 2012 pada kampus II Universitas Tadulako (Untad) di Morowali[download berita selengkapnya]

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palu, Hamzah Rudji (55), terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pada Disdik Palu Tahun 2007, divonis satu tahun delapan bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu diketuai AP Bayu Aji SH MH, Selasa (14/5/2013)[Download berita selengkapnya]

Dugaan kasus penyimpangan dana sosialisasi dan pengkaderan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Donggala yang bersumber dari APBN tahun 2012 rupanya sudah lama tercium BNN Pusat. Informasi dihimpun, sudah ada proses pemeriksan internal yang dilakukan BNN Pusat oleh Inspektorat Pengawas Utama (Irwastama).[download berita selengkapnya]

SATU bulan terakhir, hilangnya pas anggaran yang diusulkan dan ditetapkan oleh anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng bersama pemerintah, menjadi salah satu isu ‘bisik-bisik di internal anggota dewan. Puncaknya, kemarin (Senin, 13/5/2013) beberapa anggota dewan menumpahkan isi hatinya, saat rapat mantra antara Komisi IV dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).[Download berita selengkapnya]

Mantan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Kredit PT Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali di Kolonodale, Mohammad Adiwansyah Mang(34), ditahan oleh penyidik Kejati Sulteng, Senin (13/5/2013). Ia ditahan di Rumah Tahanan Klas II A Palu usai diperiksa sebagai tersangka.[download berita selengkapnya]

Sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Palu tahun 2007 mengalami penundaan, Senin (13/5/2013). Penundaan sidang itu, karena putusan belum siap.[download berita selengkapnya]

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Sulteng, Norma Mardjanu, terkesan lepas tangan soal pembangunan gedung serbaguna (GSG) yang belum selesai hingga kini. Dalam rapat Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan mitra, Senin (13/5/2013), Norma menyatakan rencana pembangunan GSG merupakan inisiatfi dan program Kadis sebelumnya.[download berita selengkapnya]

Keterangan saksi dipersidangan kasus dugaan korupsi penyalyran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah tahun 2010-2011 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, dengan terdakwa Mukladas Pila (57), menguntungkan terdakwa.[download berita selengkapnya]

Proses penanganan hukum indikasi penyimpangan dana sosialisasi dan pengkaderan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Donggala, memasuki babak baru. Pihak penyelidik Polres Donggala telah meningkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.[download berita selengkapnya]

Satu persatu kasus yang menggerogoti PT Bank Sulteng mulai diungkap penyidik Polda Sulteng dan Kejati Sulteng. Setelah kasus ‘kredit bertopeng’ yang terjadi di Cabang Bangkep dibongkar penyidik Polda Sulteng giliran penyidik kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah membaongkar kasus yang terjadi di PT Bank Sulteng pembantu cabang Morowali, di Kolonodale.[download berita selengkapnya]

Pekan depan, penyidik Kejari Palu menjadwalkan memeriksa Meny P Kasaedja sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pengalihan (dum) aset pemerintah Provinsi Sulteng tidak prosedural, berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D 04, Kelurahan Tatura , Kecamatan Palu Selatan.[download berita selengkapnya]

Penanganan huku indikasi penyimpangan dana sosialisasi da pengkaderan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Donggala, pekan ini statusnya akan ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.[download berita selengkapnya]

Setelah melalui beberapa tahapan kesepakatan, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya resmi melakukan kerja sama dengan lima pemerintah daerah (pemda) selaku entitas tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data, dalam rangka pemeriksaan pengeloaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik (e-audit) Kesepakatan tersebut masing-masing ditanda tangan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Toli-toli, dan Kabupaten Buol.[download berita selengkapnya]

Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola MSi mengapresiasi langkah Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah membuat keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data antara BPK dan lima entitas di Sulawesi Tengah. Menurutnya, upaya itu bukan saja menjadi bagian dari upaya mewujudakn efektivitas pemeriksaan BPK, melainkan secara langsung akan mampu memberi dampak positif pada sistem pengelolaan keuangan di daerah.[download berita selengkapnya]

Bdan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng H Longki Djanggola dan para bupati se Sulteng, meneken Keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan.[download berita selengkapnya]

Laporan para sopir truk yang menjadi korban dari pungutan dari sekelompok oknum warga di jembatan bely (darurat) di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), terkesan dibantah oleh pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parmout Ekka Pontoh.[download berita selengkapnya]

Sejumlah sopir truk yang sering melintas di jalur trans Sulawesi, tepatnyadi jembatan Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan warga di jembatan tersebut. pungutan tersebut dinilai telah merugikan para sopir truk.[download berita selengkapnya]

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu terhadap Amran Aburarerah, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011[download berita selengkapnya]

Pemeriksaan saksi ditahap penyidikan, terkait kasus dugaan korupsi pengalihan (dum) aset pemerintah Provinsi Sulteng tidak prosedural, berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D 04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, dengan tersangka meny P Kasaedja telah rampung.[download berita selengkapnya]

Beberapa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kota Palu mengeluhkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga kini belum cair alias mengendap. Penundaan tersebut mulai dari akhir tahun 2012 hingga triwulan pertama 2013 ini.[download berita selengkapnya]

Masalah drainase dan kebersihan turut menjadi sejumlah poin dalam rekomendasi panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palu tahun 2012 yang digelar belum lama ini.[download berita selengkapnya]

Kepolisian Resor Parigi Moutong (Parmout) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD) sejumlah anggota DPRD Kabupaten (Dekab) setempat.[download berita selengkapnya]

Pungutan bagi pengendara roda empat yang melintas di Sungai Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dengan melewati jembatan bely (darurat), semakin menggila. Setiap pengendara dipungut dari Rp.200 ribu hingga Rp500 ribu, untuk melewati jembatan yang dibangun oleh Balai Jembatan Wilayah Makassar itu.[download berita selengkapnya]

Terdakwa Kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011, Budiman Jaya Ashari, divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Palu [download berita selengkapnya]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap indikasi kerugian negara mencapai Rp.5, 83 triliun dalam audit yang dilakukan pada semester II/2012 terehadap keuangan daerah.[download berita selengkapnya]

Pembangunan Fasilitas untuk pembibitan ikan sidat di Desa Lobu Kecamatan Parigi Barat, yang melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parmout, diduga bermasalah.[download berita selengkapnya]

Budiman Jaa A Ashari, terdakwa kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-201, divnis satu tahun emepat bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu, selasa (30/4/2013).[download berita selengkapnya]

Penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palu tahun anggaran 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Maret yang lalu,kini Pemkot tengah mengumpulkan data aset sebagian tindak lanjut LKPD yang saat ini tengah dalam tahap pemeriksaan oleh BKP.[download berita selengkapnya]

Terkait keluhan warga dengan rusaknya jalan asam 1 dan asam II di wilayah Palu Barat, mendapat tanggapan dari kepala seksi Bina Marga Ilyas Ladjintjo ST Msi kemarin. menurutnya jalan tersebut diperkirakan proses pelaksanaan perbaikan akan dilakukan pertengahan bulan juni[download berita selengkapnya]

Belum ditetapkannya APBD Bangkep hingga kini akan membuat utang Pemkab akan semakin tinggi, pasalnya para pimpinan SKPD harus berutang untuk membiayai setiap kegiatan, Bahkan pinjaman utang itu berbunga hingga 10 persen.[download berita selengkapnya]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, mengaku siap memediasi polemik mengenai aset antara Kabupaten Donggala dengan Kota Palu, yang sampai sekarang belum rampung.[download berita selengkapnya]

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Palu mengklaim bahwa pencairan dana hibah ke Politeknik Palu tahun 2010-2012 telah sesuai aturan, karena sesuai alokasi anggaran. [download berita selengkapnya]

Pemerintah Kabupaten Poso, hingga triwulan II Tahun ini, belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemprov Sulteng[download berita selengkapnya]

Hari ini, Rabu Mukadas Pila, akan menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palu[download berita selengkapnya]

Mulai tahun ini proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Sulteng akan ditangani langsung pihak provinsi. Kebijakan itu, menyusul ada permasalahan dalam penyaluran dana BOS di tahun Lalu[download berita selengkapnya]

Kucuran dana APBN di tahun ini untuk Provinsi Sulteng masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di indonesia. Bahkan Sulteng dikalahkan provinsi Gorontalo, Kendari dan Nusa Tenggara Barat (NTB)[download berita selengkapnya]

Hari ini Penyidik Kejari Palu menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu[download berita selengkapnya]

Sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu terhadap terdakwa Amran Aburaerah mengalami penundaa. [download berita selengkapnya]

Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Donggala Mengusut dugaan korupsi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2012 di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Donggala[download berita selengkapnya]

Tim pendataan aset Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palu, telah merampungkan (finalisasi) data aset sekolah se-Kota Palu yang pengerjaannya telah berlangsung sejak kamis.[download berita selengkapnya]

Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten (Dekab) Parigi Moutong, dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Periode 2008-2013 dan LKPj Bupati TA 2012[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejari Palu menjadwalkan pemeriksaan terhadap bendahara pengeluaran bantuan hibah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu.[download berita selengkapnya]

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Morowali, Fatmawati A Halid, akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palu hari Rabu 24 April 2013 m[download berita selengkapnya]endatang.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulteng, Ir Saliman Simanjuntak, mengaku sampai saat ini Sulteng masih kekurangan tenaga teknis yang paham mengenai infrastruktur pengairan[download berita selengkapnya]

Dinas Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu selama sepekan terus melakukanpendataan aset barang bergerak milik pemerintah kota (pemkot) Palu, antara lain berupa kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, yang saat ini digunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat di lingkungan Pemkot Palu. [download berita selengkapnya]

Mantan bendahara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi Haryanto AR Tenga, narapidana kasus korupsi dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Sigi tahun 2010 sebesar Rp.2,2 miliar, kabur dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klass II A Palu [download berita selengkapnya]

Puluhan Kendaraan dinas yang sehari-hari digunakan anggota DPRD Kota (Dekot) Palu diparkir di halaman gedung Dekot. Kendaraan berplat merah itu sengaja diparkir untuk kepentingan pemeriksaan aset yang dilakukan tim aset dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun ini. Untuk itu, Dinas Pendidikan bersama Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu terus Menggenjot Laporan investasi aset dari seluruh kepala sekolah[download berita selengkapnya]

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam front pergerakan pemuda, pelajar dan Mahasiswa Tojo Unauna menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, aksi tersebut menuntut Bupati Touna agar mempercepat pembangunan Asrama Mahasiswa Tojo Unauna yang terletak diKelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore[download berita selengkapnya]

APBD Banggai Kepulauan tampaknya masih alot, meskipun sampai saat ini sudah sampai ke provinsi Sulteng. Dapat dipastikan hingga triwulan II ini, APBD Bangkep belum bisa segera dicairkan [download berita selengkapnya]

Edy Suwiryo Putra alias Richardy Suwiryo Putra, terdakwa kasus dugaan korupsi dana recovery Poso tahun 2006 dituntut tiga tahun penjara oleh JPU sekasa.[download berita selengkapnya]

Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Lania Laosa diminta legowo untuk menandatangani nota kesepahaman APBD Bangkep bersama dengan Pimpinan DPRD Bangkep.[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejari Palu menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, Suhirman serta sejumlah stafnya pada pekan depan[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyambut baik undangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala untuk menyelesaikan sengketa aset melalui dialog. Khususnya terkait sejumlah aset bangunan di palu yang secara administrasi masih dikuasai oleh Pemkab Donggala [download berita selengkapnya]

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehari sebelum peresmian gedung baru Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng mengukuhkan dua penguras parpol masuk dalam jajaran komisaris, yakni Karim Hanggi (Komisaris Utama) dan Amiludin Haludin (Komisaris)[download berita selengkapnya]

Pemerintah mencanangkan program penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasimas) di 10 kabupaten di wilayah Sulteng, dengan alokasi anggaran Rp80 miliar melalui APBN murni.[download berita selengkapnya]

Di Usia 49 tahun, ada dua permasalahan yang perlu mendapat penanganan dan perhatian pemerintah Sulteng yakni korupsi serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab, keseriusan dan komitmen dalam penanganan dua permasalahan ini masih dipertanyakan.[download berita selengkapnya]

Aset tersangka kasus dugaan penggelapan dana Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Hengki Amir yang disita Polda Sulteng di Kelurahan Karaton, Kabupaten Banggai dimasuki maling.[download berita selengkapnya]

Sampai kemrin Gubernur Longki Djanggola belum memasukan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2012 ke DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Hal ini menyulut komentar dari anggota Deprov. Gubernur di nilai lamban memepertanggungjawabkan kinerjanya.[download berita selengkapnya]

Sebanyak 837 desa di wilayah Sulteng masi rawan air minum. Sedangkan pelayanan air minum di kawasan perkotaan baru mencapai 47,44 persen, untuk perpipaan 18,59 dan non perpipaan 28,85 persen. [download berita selengkapnya]

Sebanyak 129 kendaraan dinas (randis) milik pemkab sigi didata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng. Jumlahnya terdiri dari 23 kendaraan roda empat dan 106 kendaraan roda dua[download berita selengkapnya]

Periode bulan Januari hingga awal April 2013, jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng telah melakukan penyidikan (sidik) 20 perkara dugaan korupsi[download berita selengkapnya]

Kepala Dinas Bina Marga Sulteng Syaifullah Djafar menyampaikan kondisi kemantapan jalan provinsi di Sulteng baru mencapai 55,03 persen. Tingkat Kerusakan tertinggi jalan provinsi berada di Kabupaten Tojo Unauna (Touna) yakni mencapai angka 100 persen.[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejati Sulteng segera merampungkan pemeriksaan saksi, terkait kasus dugaan korupsi setoran pelunasan kredit konsumtif masyarakat morowali pada Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali tahun 2010-2011 sebesar Rp 1.591.563.781[download berita selengkapnya]

Panita Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu mempertanyakan miliaran dana yang disampaikan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palu tahun 2012. [download berita selengkapnya]

Permasalahan Aset ternyata juga Melanda Kabupaten Sigi. Kabupaten yang mekar dari Kabupaten Donggala ini juga dibuat pusing dengan aset yang belum diserahkan Kabupaten induk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sigi)[download berita selengkapnya]

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulteng, Ir Saliman Simanjuntak mengakui bahwa selama ini koordinasi pelaksanaaan proyek-proyek pusat dengan provinsi masih sangat lemah.[download berita selengkapnya]

Idris K Mokoginta (50), terdakwa kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif tahun 2007 di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulteng sebesar Rp. 191.265.800, tidak dibebani biaya pengganti.[download berita selengkapnya}

Dapat dipastikan aset berupa 17 petak rumah toko (ruko) di jalan Gajah Mada di Kecamatan Palu Barat dan 7 petak pertokoan di jalan Hasanudin Kecamatan Palu Timur, tidak akan diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. [download berita selengkapnya]

Kasus mantan Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Hengki Amir terus bergulir. Penyidik juga terus mengembangkan penyelidikan soal Asset yang dimiliki tersangka.[downoload berita selengkapnya]

Budiman Jaya A Ashari, Terdakwa Kasus dugaan Korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011, dituntut dua tahun penjara.[download berita selengkapnya]

Program pengelolaan air minum termasuk air bersih di Sulawesi Tengah di tahun 2013 ini menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan ikut meningkatnya alokasi anggaran yang difokuskan pada program ini dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 anggaran pemerintah dari pusat (APBN) bidang peneglolaan air minum untuk Sulteng sebesar Rp.72,5 Miliar. Masih tertinggi diatas sektor prioritas bidang cipta karya lainnya.[download berita selengkapnya]

Dua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi. Masing-masing mantan Kepala BKD Parimo. Ahmad Yani dan Pegawai Negri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Parimo Risno, dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara, oleh Jaksa Penuntut Umum((JPU) Samsul Bahri SH.[Download berita selengkapnya]10

Babak baru kemungkinan aan mewarnai sikap saling klaim kepemilikan aset antara Pemerintah Kota (Pemkab) Palu dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala. Upaya hukum berpeluang ditempuh Pemkot melalui kuasa hukumnya Abdurrahman Kasim jika Pemkab Donggala masih bersikukuh mempertahankan asetnya yang ada di wilayah Kota Palu.[download berita selengkapnya]

PEMERINTAHAN H Longki Djanggola-Sudarto bersama timnya, perlu berupaya semaksimal mungkin menuntaskan permasalahan aset bdi daerah ini. Jika tidak, maka akan menjadi batu sandungan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sebagaimana tekad Pemerintah Provinsi saat ini.[download berita selengkapnya]

Sebanyak 10.672 tenaga kerja di Palu menganggur atau belum mendapat pekerjaan selama tahun 2012. Dari 151.714 tenaga kerja di Palu, hanya sebanyak 144.098 tenaga kerja yang bekerja.[download berita selengkapnya]

Ada sekitar 22 Sekolah pada triwulan (TW) 1 tahun ini di Kabupaten Buol yang hingga kini belum mendapat dana BOS. Pihak sekolah mulai gelisah dengan banyaknya kebutuhan siswa dalam mendukung proses belajar mengajar di kelas setiap hari yang belum bisa dipenuhi dengan baik, karena dana unutk membeli kelengkapan belajar tidak ada.[download berita selengkapnya]

Persoalan aset di Kota Palu yangbelum diserahkan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala semakin menggantung.Inilah sebebnya Walikota Palu, Rusdy Mastura mencoba mencari celah hukumnya agar persoalannya tidakberlarut-larut.[download berita selengkapnya]

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulteng diterpa sorotan. Di tubuh Dinas yang baru dibentuk tahun 2013 tersebut, terkuak adanya monopoli jabatan terjadi pada Kasubag Tata Usaha (TU) UPT SDA Wilayah II, Ir. Nyoman Rosmiati, ST.[download berita selengkapnya]

Pemeriksaan saksi ditahap penyidikan,terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dari Pemkot ke Politeknik.Palu tahun 2010-2012 sebesar Rp.2.939.500.000,- diperkirakan segera rampung.[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejari Palu akan melayangkan panggilan keduaterhadapa manatan Bendahara kecamatan Palu Barat, Irmawati, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagain saksi mahkota bagi tersangka Dahyar AK Muhammad.[download berita selengkapnya]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Senin hari ini (8/4) akan menggelar sidang paripurna istemewa. Agenda paripurna istemewa yakni penyerahan hasil pembahasan Lporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sigi tahun 2012.[download berita selengkapnya]

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Poso belum memastikan kapan akan membangun kembali pertokoan depan Pasar Sentral Poso yang terbakar akhir Januari 2013 silam. Itu mengingat belum adanya ketersediaan anggaran di kas daerah. sebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 18 petak bangunan toko tersebut terjadi setelah anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Poso tahun 2013 disahkan.[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso belum memastikan kapan akan membangun kembali pertokoan depan Pasar Sentral Poso yang terbakar akhir Januari 2013 silam. Itu mengingat belum adanya ketersediaan anggaran di kas daerah. Sebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 18 petak bangunan toko tersebut terjadi setelah anggran pendapatan dan belanja (APBD) Poso tahun 2013 disahkan.[download berita selengkapnya]

Rapat senar luar biasa Universitas Tompotika (Untika) Luwuk dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan yag berlaku.Rapat senat luar biasa tersebut, tidak memenuhi unsur dalam status Untika Luwuk.[download berita selengkapnya]

Terkait dugaan penyimpangan Proyek Jalan Momunu Buol. Harapan Masyarakat Buol yang menginginkan aparat hukum melihat langsung buruknya proyek jalan Momunu Buol, angsung disikapi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Melalui Bidang Intelejen Kejati Sulteng segera membentuk tim dan berencana melakukan penelusuran di lapangan terhadap dugaan penyimpangan proyek bernilai miliaran tersebut.[download berita selengkapnya]

Rektor Universitas Tompotika (Untika) Luwud Drs Marwan Mile.M.Si dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu, dilakukan melalui rapat Senat Untika Luar Biasa yang disaksikan ratusan mahasiswa Untika Luwuk.[download berita selengkapnya]

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI Republik Indonesia ,Dr. H. Rizal Djali, dalam kunjungannya ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah Kemarin (3/4), optimistis Pemerintah Sulawesi Tengah akan mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemriksaan BPK atas laporan keuanagan daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berbenah, me;akukan sejumlah perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.Hal ini, bagian dari upaya untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)[Download berita selengkapnya]

Denagn Pembobolan yang dilakukan oleh Kepala Cabang Pembantu PT Bank Sulteng atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) senilai Rp.11 Miliar, harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum dengan segera menyita aset pelaku.[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kabupaten Poso Terhitung (2/4), mulai mendeklarasi zona integritas birokrasi dan tertib administrasi, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sudarto dan sejumlah bupati.[download berita selengkapnya]

Forum Tani Buol (FTB) membantah bahwa unjuk rasa yang silakukan berawal dari adanya permintaan uang kepada warga oleh oknum kepala desa (kADES)_ dan Abd Rahman, untuk mengurus Kepemilikan lahan sawit milik PT Hardaya Inti Plantation (HIP)[download berita selengkapnya]

Empat saksi dari PT STABILA strata Eskapa selaku rekanan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Sawidago Kabupaten Poso, pada tahun 2007, tidak menghadiri pemeriksaan penyidik Kejati Sulteng, Selasa (2/4)[downloada berita selengkapnya]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso Selasa (2/4) telah mencanangkan diri sebagai zona integritas menuju wilayah bebas krupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tercatat Poso adalah daerah kabupaten dan kota ke-89 di Indonesia, yang telah menyatakan siap untuk bersih dari praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)[downloada berita selengkapnya]

Upaya mengungkap kasus pungutan di jembatan bronjong/ alternatif Sungai Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), semakin kabur. Kali ini, polres Parmout terkesan kesulitan mengungkap kasus tersebut, padahal sangat jelas pungutan yang terjadi tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk membenarkan pungutan tersebu. Apakah ini menandakan Polres Parmout buang Handuk ?[download berita selengkapnya]

Dari Total 91 sekolah sasaran penerima dan bantuan operasional Sekolah (Bos) tahun 2012 di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), ternyata masih ada beberapa diantaranya belum menerima pembayaran khususnya untuk trwulan IV.[Download berita selengkapnya]

Penyidikan Kasus dugaan Korupsi penyaluran kredit yang tak sesuai standar operasional prosedur (SOP) di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tolitoli tahun 2003-2006, sekira Rp.1,7 Miliar, dengan tersangka Yulius Dama (59), terkesan ‘Jalan Ditempat’[dowloada berita selengkapnya]

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, mengakui pengawasan dan pengendalian internal di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih sangat lemah, sehingga berdampak terjadinya pemboblan dana BPD sebesar Rp. 12 Miliar oleh Kepala BPD Bangkep[downloada berita selengkapnya]

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kembali gagal mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemerikssa Keuangan RI Perwakilan Sulteng untuk laporan keuangan tahun 2012. Salah satu kendalanya adalah terganjal persoalan aset yang menggantung pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala.[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menyerahkan laporan pegelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2012 Kepada Badan Pemeriksa Kuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tengah untuk di audit atas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Kota Palu[dowload berita selengkapnya]

Harapan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Morowali. Fatmawati A Halid, lepas demi hukum dan keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Palu karena masa penahanan penyidik habis pada Jumat 29 Maret 2013, pupus.[download berita selengkapnya]

PALU, MERCUSUAR Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Palu akan memberikan sanksi kepaa pengurus PT Bank Sulteng atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena lalai dalam melakukan pengawasan kepada karyawannya, sehingga terjadi kasus pembobolan senilai belasan miliar[downloada berita selengkapnya]

Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sulteng maupun Bank Sulteng resmi berubah.[dowload berita seengkapnya]

Wakil Bupati Poso menyerahkan LKPD Kabupaten Poso TA 2012 kepada Kalan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Kalan, Kamis (28/3/2013)

Palu – Hukum Humas
Dari dua belas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, seluruhnya telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk diaudit. LKPD TA 2012 tersebut diserahkan masing-masing Kepala/Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan entitas pertama yang menyerahkan LKPD TA 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada hari Senin (25/3/2013), kemudian disusul oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Pemerintah Kabupaten Morowali (26/3/2013), Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, dan Pemerintah Kabupaten Buol (27/3/2013), Pemerintah Kabupaten Poso, Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Pemerintah Kota Palu dan terakhir Pemerintah Kabupaten Banggai (28/3/2013).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan kepada para Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, Kalan menyampaikan beberapa strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

“Untuk mencapai opini WTP,ada beberapa hal yang harus ditempuh setiap Pemerintah Daerah. Pertama, komitmen dari Kepala Derah dan seluruh jajaran SKPD. Kedua, mengenali masalah, terutama dari hasil-hasil pemeriksaan yaitu percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Ketiga, menunjuk pejabat yang tepat dan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti permasalahan. Keempat, menyusun rencana aksi yaitu langkah-langkah apa yang ditempuh untuk opini WTP, dan kelima monitoring dan evaluasi, atas segala langkah-langkah yang telah dilakukan,” jelas Kepala Perwakilan.

LKPD TA 2012 yang diserahkan ke BPK untuk diaudit terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu turut diserahkan pula Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012, Laporan Reviu LKPD dari Inspektorat serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari masing-masing Kepala Daerah.

Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Tengah ke BPK RI merupakan amanat dari Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat 3, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sampai dengan tanggal 31 Maret.

Setelah LKPD dari Pemda diserahkan kepada BPK maka sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat 2, BPK hanya mempunyai jangka waktu dua bulan untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dan menyerahkannya kepada DPRD. (kur)

Bupati Tojo Una-Una menyerahkan LKPD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2012 kepada Kalan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Kalan, Selasa (26/3/2013).

Karo Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sulteng, Rahman L Lugu, mengatakan kalau sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai besaran dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2013 secara keseluruhan.[download berita selengkapnya]

Amran Aburaerah, terdakwa kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011, dituntut satu tahun sembilan bulan penjara oleh JPU. [download berita selengkapnya]

Amran Aburaerah, terdakwa tindak pidana korupsi dana program Guru dalam Jabatan 2009-2010, pada fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako (Untad), di tuntut pidana 1 tahun sembilan bulan penjara. Terdakwa juga dipidana denda Rp 50 juta subsider tiga bulan.[download berita selengkapnya]

Jaksa Kejati Sulteng sedang meneliti berkas perkara mantan pelaksana tugas (Plt) Bupati Morowali, Datin Tamalagi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali tahun 2006, senilai Rp 4 miliar.[download berita selengkapnya]

Pembantu Direktur II Politeknik Palu, Drs Syarif, menyerahkan data pada penyidik Kejari Palu, terkait kasus dengan korupsi pengelolaan dana hibah dari pemeritah kota (Pemkot) Palu ke Politeknik tahun 2010-2012 sebesar Rp 2.939.500.000., selasa (26/3)[download berita selengkapnya]

PANJA tindaklanjuti temuan BPK soal aset yang dibentuk DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng bekerja cukup serius. Malah rekomendasi yang disususn ‘lebih garang’ dari rekomendasi-rekomendasi yang selama ini diterbitkan Deprov. Namun rekomendasi itu kini terancam tidak berarti, karena Deprov tak kunjung menggelar paripurna dan menetapkannya sebagai keputusan lembaga.[download berita selengkapnya]

Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng, menindaklanjuti penyidikan terhadap kasus dana kredit nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng sebesar Rp 12,483 miliar, yang di bobol oleh mantan Kepala Cabang Pembantu (Kacap) BPD Banggai Kepulauan Bangkep, Hengky Amir. [download berita selengkapnya]

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana kredit senilai Rp. 12,4 miliar di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah. [download berita selengkapnya]

[download berita selengkapnya]Tercatat dari dua belas Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan entitas pertama yang menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran (TA) 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan Audit.

Dana kredit nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng sebesar Rp. 12.483 miliar dibobol oleh mantan Kepala Cabang Pembantu (Kacap) BPD Banggai Kepulauan Bangkep, Hengky Amir (35).[download berita selengkapnya]

Setelah pada kamis(1/3) lalu sempat mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli terkait.[download berita selengkapnya]

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, Sumardi berharap agar Gubernur Sulteng H Longki Djanggola segera menindaklanjutkan rekomendasi atas temuan BPK.[download berita selengkapnya]

Hari ini Selasa (26/3), Untuk ketiga kalinya penyidik Polda Sulteng akan melimpahkan berkas perkar Kepala Dinas Kesehatan ( Kadiskes) Morowali ,Fatmawati A Halid ke kejaksaan.[download berita selengkapnya]

Pembantu direktur II Politeknik Plu, Drs Syarif mengaku hanya mengetahui pencarian dana bantuan hibah triwulan III dan IV dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palu pada tahun 2012.[download berita selengkapnya]

Okie Dewantara (38),terdakwa kasus dugaan korupsi dana Block Grant (BG) di Departemen Agama (Depag) Sulteng tahun 2006 item pengadaan laboratorium bahasa,segera menjalani persidangan.[download berita selengkapnya]

Dalam waktu dekat ini, polres Tojo Unauna (Touna) akan memanggil Kepala Dinas Touna dr Rahman DM, terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana Jampersal.[download berita selengkapnya]

Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala yang telah diserahkan pada pemerintah kota (pemkot) Palu terkesan ‘digantung’ proses penyerahan tersebut telah berlangsung pada tahun 1994 silam, namun hingga kini belum diiukti dengan penyerahan surat-surat administrasi kepemilikan kepada pemkot Berupa gedung sekolah, puskesmas dan kantor pemerintah.[download berita selengkapnya]

Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng menangkap Kepala Cabang pembantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bangkep, Hengki Amir terkait dugaan tidak pidana pencucian uang sekira Rp 12,4 Miliar.[download berita selengkapnya]

Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan LKPD TA 2012 kepada Kepala Perwakilan disaksikan oleh para pejabat SKPD dan pejabat BPK RI

Palu – Hukum Humas
Dari dua belas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan entitas pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan audit.
LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Tengah, Longky Djanggola, kepada Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, di ruang rapat Kalan, Senin (25/3). Kedatangan Gubernur tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Amjad Lawasa, Inspektur Provinsi, Mulyono, dan para pejabat SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
LKPD TA 2012 yang diserahkan ke BPK untuk diaudit terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Angggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu turut diserahkan pula Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2012, Laporan Reviu LKPD dari Inspektorat Provinsi serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Gubernur.
Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Tengah ke BPK RI merupakan amanat dari Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat 3, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sampai dengan tanggal 31 Maret.
Setelah LKPD dari Pemda diserahkan kepada BPK maka sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat 2, BPK hanya mempunyai jangka waktu dua bulan untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan dan menyerahkannya kepada DPRD.
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, Kalan menyampaikan beberapa strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.
“Untuk mencapai opini WTP,ada beberapa hal yang harus ditempuh setiap Pemerintah Daerah. Pertama, komitmen dari Kepala Derah dan seluruh jajaran SKPD. Kedua, mengenali masalah, terutama dari hasil-hasil pemeriksaan yaitu percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK. Ketiga, menunjuk pejabat yang tepat dan bertanggungjawab untuk menindaklanjuti permasalahan. Keempat, menyusun rencana aksi yaitu langkah-langkah apa yang ditempuh untuk opini WTP, dan kelima monitoring dan evaluasi, atas segala langkah-langkah yang telah dilakukan,” jelas Kepala Perwakilan.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah berharap LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 yang akan diaudit oleh BPK RI Provinsi Sulawesi Tegah mendapatkan hasil maksimal yaitu mendapat opini WTP atau minimal mendapatkan opini seperti tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
”Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah bekerja maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyajikan LKPD sesuai dengan ketentuan. Tentunya kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap mendapat hasil yang memuaskan. Syukur-syukur opininya menjadi WTP atau minimal opininya tetap seperti tahun sebelumnya yaitu WDP. Jangan sampai opininya turun menjadi disclaimer,” ujar Gubernur.
Pada akhir acara, Kepala Perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menyampaikan LKPD TA 2012 kepada BPK secara tepat waktu. Sebagai tindak lanjut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan menugaskan tim pemeriksa untuk segera melaksanakan pemeriksaan. (kur)

Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan LKPD TA 2012 kepada Kepala Perwakilan

Suasana Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 ke BPK RI

Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang melakukan koordinasi dan komunikasi dalam daerah, menemukan beberapa proyek APBD Sulteng TA 2012, tidak selesai. Selain itu, juga ditemukan proyek yang telah rusak , meski baru dikerjakan. [download berita selengkapnya]

Drs. Syarif akan diperiksa sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dari pemerintah kota (pemkot) ke politeknik Palu tahun 2010-2012 sebesar Rp 2.939.500.000; dengan tersangka Direktur Politeknik Palu Dr. Ir Nirwan Sahiri MP.[download berita selengkapnya]

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) akhirnya dikenakan sanksi berupa penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 Persen dari DAU setiap bulan karena belum merampungkan pembahasan APBD di tahun ini.[download berita selengkapnya]

Polres Banggai berhasil menangkap mantan Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Hengki Amir. Penangkapan Hengki Amir tersebut, karena diduga menggelapakan uang sebesar Rp. 11 Miliar[download berita selengkapnya]

Proyek Pencetakan 100 Hektar sawah baru di Desa Timbolo Kecamatan Toli-toli senilai Rp. 1 Miliar dari dana APBN dalam bentuk Bansos yang baru selesai dekerjakan akhir tahun 2012 lalu, mulai bermasalah . Warga juga enggan menggunakan sawah baru tersebut, sehingga kuat dugaan proyek tersebut tidak sesuai volume.[downloada berita selengkapnya]

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Donggala , awal Pekan lalu mengatakan bahwa kucuran DAK Tahap pertama sudah masuk sejak beberapa hari lalu sebesar 30 persen dari yang direncanakan Rp. 69 Miliar lebih[download berita selengkapnya]

Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, Menyerahkan Hasil pemeriksaan mereka atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.[download berita selengkapnya]

Kantor Wilayah direktorat jenderal pajak (Kanwil DJP) Sulutenggo mencatat penerimaan pajak diwilayah Sulawesi Tengah yang terdiri dari empat kantor Pelayanan Pajak (KPPP) sepanjang 2012 sebesar Rp. 1,1 triliun atau melebihi dari target yang ditetapkan.[download berita selengkapnya]

Pelanggaran Hingga merugikan keuangan negara dalam kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2007 di Desa Sawidago Kabupaten Poso, dengan dana sekira Rp. 18,5 miliar, semakin terkuak.[download berita selengkapnya]

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, Menegaskan Kepada Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sulteng, agar dalam proses penyaluran dana bagi hasil (DBH) tanpa adanya keluhan dari Kabupaten.[download berita selengkapnya]

Dalam Rangka Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi,anggota DPRD Provinsi (Deprov) Kembali datang ke Kabupaten Buol guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Buol.[download berita selengkapnya]

Pencairan Dana Bagi hasil (DBH) Provinsi untuk Kabupaten/ Kota pada tahun 2013 ini, masih menunggu terbitnya surat keputusan Gubernur Sulteng. Ini menjawab Keluhan Pemerintah Kota (PEMKOT) Palu yang belum menerima haknya hingga bulan maret 2013.[download berita selengkapnya]

Upaya Mengungkap Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di jembatan bronjong/alternative di atas Sungai Boyantongo, Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), terus bergulir. [download berita selengkapnya]

Dua Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli Asal PKPB msing – masing Hj Arna H Ardi dan H Asri, yang kini mencalonkan diri sebagai caleg di partai Gerindra, diduga Menyalahgunakan dana dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dianggarkan untuk kegiatan studi banding ke kota medan.[download berita selengkapnya]

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Sigi, sangat optimis dapat memenuhi target PAD ditahun ini sebesar Rp. 1,2 Miliar.[download berita selengkapnya]

Kelima Saksi Tersebut, yakni Sion Moralinus,Roni Salu,Muh Afandi,Okvita Pusadan serta Rustam Kiffi.[download berita selengkapnya]

Pencairan Dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda) 2012 untuk dinas pendidikan kota palu tidak mampu terserap. Bosda 2012 Disdik akhirnya harus masuk dalam silpa 2013.[download berita selengkapnya]

Dari mana anggaranya tidak jelas, tidak jelas kepastian hukumnya, Nomenklaturnya tidak jelas, “Kata Direktur Sinergi Masyarakat utuk Demokrasi (Sigma) Sahid Salahudin saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka tentang “Memotet PSU Morowali, Demokrasi atau Konspirasi” di Palu Selasa(20/3)[download berita selengkapnya].

Kepala bidang Penatausahaan Keuangan Dan Akutansi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu Bakran, selasa (19/3) mengatakan DBH yang merupakan hak pemkot palu belum diterima baik berasal dari APBD maupun APBN hingga memasuki Triwulan I tahun anggaran (TA) 2013.[download berita selengkapnya]

Puluhan Massa dari PGRI Kabupaten Sigi bersama masyarakat yang menamakan diri gasak (gerakan masyarakat anti korupsi). Laskar indonesia berzikir dan laskar Merapui, menggelar aksi unjuk rasa senin (18/3) di kantor Bupati Sigi.[download berita selengkapnya]

Laporan dugaan SPPD fiktif di kantor perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Touna yang ditarik oleh pelapor yang sebelumnya telah melaporkan masalah itu ke pihak kepolisian sangat disayangkan oleh anggota DPRD Touna.[download berita selengkapnya]

Dua unit bangunan pasar masing-masing di Desa Lakuan Tolitoli dan Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara yang dibangun sejak tahun 2009 lalu, hingga kini dibiarkan mubazir oleh Pemkab Tolitoli karna tidak difungsikan sesuai dengan tujuan fasilitas bangunan yang menghabiskan anggaran ratusan juta dari dana APBD tersebut.[download berita selengkapnya]

Ambruknya Tanggul Ambrasi Pantai di Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli semakin parah. Padahal baru selesai dikerjakan akhir Desember 2012, Masyarakat di desa setempat hanya bisa pasrah.[download berita selengkapnya]

Masalah Pendidikan Menyesalkan belum semua sekolah sasaran menerima BOSDA, padahal dananya di alokasikan pada tahun 2012.[download berita selengkapnya]

data yang diserahkan usai ekspos pada kamis itu,terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dari pemerintah kota (pemkot) ke politeknik palu tahun 2010-2012 sebesar Rp 2.939.500.000,- dengan tersangka Nirwan Sahiri.[download berita selengkapnya]

Bupati Buol Amirudin Rauf menekankan agar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pucuk pimpinan SKPD harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang-peluang baru dan lebih inovatif.[download berita sebenarnya]

lalu, [download berita selengkapnya]kordinasi itu membahas jumlah kerugian negara kasus tersebut.

Proyek jalan poros Momunu-Air Terang di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol tidak selesai. Proyek APBD 2012 dengan anggaran sekira Rp9 miliar itu mestinya selesai Desember 2012.[download berita selengkapnya]

Karena selama ini ia menilai, pengajuan usul formasi CPNS untuk Sulteng kurang efektif, sehingga jumlah pegawai cenderung membengkak. “Idealnya setiap kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus tahu berapa pegawai yang dibutuhkan,” kata bapak BPK perwakilan Sulteng Sumardi, usul menyerahkan hasil pemeriksaan tematik BPK,kamis(14/3)[download berita selengkapnya]

Kalan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, menyerahkan LHP Kinerja atas Efektifitas Pengajuan Usulan Formasi dan Pengadaan PNS kepada Wakil Gubernur Sulteng, Sudarto, di Aula Perwakilan, Kamis (14/03/2013)

Palu – Hukum Humas
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektifitas Pengajuan Usulan formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menilai pengajuan usul formasi dan pelaksanaan pengadaan PNS pada Provinsi Sulawesi Tengah kurang efektif.

LHP Kinerja atas Efektifitas Pengajuan Usulan formasi dan Pengadaan PNS tersebut diserahkan Kalan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto, dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Nawawi S. Kilat, di Aula Perwakilan, Kamis, 14 Maret 2013.

Kalan pada saat memberikan sambutan mengatakan pengajuan usulan formasi PNS masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain belum memadainya pengelolaan data kepegawaian, belum sepenuhnya menggunakan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai antara lain analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Alasan lain menurut Kalan yaitu pengajuan usulan formasi PNS belum sepenuhnya didukung sumber daya yang memadai dan juga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya perubahan formasi PNS, setelah seleksi CPNS, monitoring dan evaluasi pengajuan usulan formasi PNS belum sepenuhnya dilaksanakan.

Meski demikian BPK menilai Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan ketentuan terkait dengan pengajuan usulan formasi pegawai negeri. Pemerintah Provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS, Kalan juga menilai kurang efektif. Hal tersebut disebabkan pedoman pelaksanaan yang jelas sebagai dasar kegiatan pengadaan PNS belum ditetapkan, pelaksanaan pengadaan PNS formasi tenaga honorer tahun 2009 belum memadai, monitoring dan evaluasi pengadaan PNS belum sepenuhnya dilaksanakan, serta masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan PNS.

“Pengumuman penerimaan CPNS yang terlalu singkat, pelaksanaan penyaringan, pemberkasan dan usulan penetapan NIP serta penerbitan SK CPNS belum sepenuhnya memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kalan mencontohkan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan PNS.

Meskipun demikian, BPK menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan ketentuan terkait dengan pengajuan usulan formasi pegawai PNS yaitu dalam hal pengajuan usulan formasi dan pengadaan PNS telah didukung sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu pelaksanaan pengadaan PNS sesuai dengan persetujuan formasi dari Kementrian PAN dan RB serta pelaksanaan pengadaan PNS telah berkoordinasi dengan instansi terkait.(kur)

Penandatanganan BAST antara Kalan dengan DPRD Sulteng dan Wakil Gubernur Sulteng

Kalan menyerahkan LHP BPK RI Semester II kepada DPRD Sulteng

Sidang Kasus dugaan pungli terhadap sejumlah honorer di Kabupaten Parimo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palu. Agendanya adalah pemeriksaan dua terdakwa , masin – masing mantan kepala BKD Parimo Ahmad Yani dan PNS di Badan Lingkungan Hidup Parimo , Risno. Terungkap aliran dana hasil pungutan kepada honore dari mulut terdakwa .[Downloada berita selengkapnya]

penyidik kejari Palu melakukan klarifikasi data terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) ke Politeknik palu tahun [download berita selengkapnya]2010-2012 sebesar Rp. 2.939.500.000,- dengan tersangka Nirwan Sahiri

Pejabat dinas pendapatan, pengelolaan aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu kaget setelah memperoleh informasi bantuan operasional sekolah Daerah (Bosda) yang didanai APBD Sulteng 2012, belum dicairkan ke ke sekolah sasaran alias masih mengendap [download berita selengkapnya]

Memastikan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah Pusat Dan Daerah, panitia Kerja transfer daerah Komisi XI DPR RI, melakukan kunjungan kerjanya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kunjungan ditandai dengan pertemuan natara pemerintah Provinsi Sulteng dengan panja di Santika Hotel, Jumat malam (8/3) lalu.[Download berita selengkapnya]

Kekurangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I tahun 2013 untuk Sulteng, terjadi selisih antara laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Didikbud) Sultengdengan hasil rekapitulasi kemarin[download berita selengkapnya]

Tim Pendamping Masyarakat (TPM) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout).[dowload berita selengkapnya]

Menghadirkan Bupati Parigi Moutong (Parmout) Samsurizal Tombolotutu pada persidangan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) kepada pegawai honorer di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) makin kencang.
[download berita selengkapnya]

Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) sekaligus Ketua Jurusan HAN Universitas Tadulako (Untad) Abdul Rasyid Talib menilai , penghapusan (dum) aset milik pemerintah provinsi (Pemprov) bisa dipidanakan karena dilakukan tanpa prosedur

[download berita selengkapnya]

Syarifuddin Anwar alias Ud[download berita selengkapnya]in terdakwa kasus dugaan penggelapan dalam jual beli batu pecah dengan saksi korban , Sofyan menjadi penahanan Kota.

Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2012 di Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) Terindikasi disunat[dowload berita selengkapnya]

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menyatakan siap menindaklanjuti kekurangan pencairan dan abiaya operasional sekolah (BOS) yang dikeluhkan hampir semua sekolah di Sulteng
[download berita selengkapnya]

Persatu pihak yang diduga kecipratan aliran dana pungutan di jembatan bronjong/jembatan alternatif di
Sungai Boyantango Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), diperiksa oleh pihak kepolisian.
[download berita selengkapnya]

Hampir seluruh sekolah penerima dana biaya Opersional Sekolah (BOS) SD/SMP yang dianggarkan pemerintah pusat ke setiap kabupaten dan kota tahap satu atau triwulan (tw) pertama tahun 2013 telah dikucurkan termasuk di kabupaten Buol [download berita selengkapanya][download berita selengkapnya]

Unit Layanan Pengadaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi
Lingkup pekerjaan : Mengadakan barang berupa komputer, notebook, printer dan scanner
Nilai total HPS: Rp264.300.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA – 004.01.2.890660 tanggal 5 Desember 2012
MAK : 004.01.890660.18.51.02.1035.996.011.532111

[Download Pengumuman Selngkapnya]

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep menunggak dana Jaminan Persalinan (Jampersal) kepada sejumlah bidan yang bertugas di Kabupaten Bangkep. Tunggakannya tidak tanggung-tanggung mencapai Rp500 juta. Bendahara pembayaran Jampersal, Jamkesmas dan Askes, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkep Fatmawati mengatakan, keterlambatan klaim dari puskesmas menyebabkan dana Jampersal tidak bisa dibaya[download berita selengkapnya]rkan.

Lapangan sepakbola yang baru saja dikerjakan di bukit Trikora Salakan, terkesan asal jadi. Lapangan sepakbola tersebut justru dipagar sangat dekat dengan garis luar lapangan, dengan jarak satu meter setengah. Dan lebih aneh lagi dari dekat garis lapangan tersebut dan berada di dalam pagar, dibangun drainase kecil dengan beton sehingga bisa mencelakakan pemain[download berita selengkapnya]

Proyek kegiatan pekerjaan dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Bangkep, dinilai mubazir. Setelah habis masa kontrak, proyek dermaga ya[download berita selengkapnya]ng menelan anggaran Rp800 juta lebih itu, menjadi temuan karena dermaga tersebut mengalami penurunan

Pengajar ilmu hukum dan universitas tadulako Palu, Dr Bustamin Nontji SH., MH menyarankan panitia kerja aset daerah DPRD Sulteng meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan kerugian keuangan daerah atas penjualan aset yang insprosedural.[download berita selelngkapnya]

Iuran sewa dari para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ada di Palu ternyata tidak disetorkan sebaga penerimaan daerah. Demikian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng atas laporan keuangan Pemerintah Kota Palu tahun 2011[Download berita selengkapnya]

Pembangunan transmigrasi tahun 2012 di Bambalaga Kecamatan Lampasio yang dianggarkan sebesar Rp. 5,4 Miliar masih menyisakan item pekerjaan yang tidak rampung.[download berita selengkapnya]

Malas menunsiksn kewajibannya mengajar di sekolah namun tetap menerima gaji dari negara, tiga oknum guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) Di Kota Palu dijatuhi sanksi[download berita selengkapnya]

Hampir saban tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan temuan yang bersifat dugaan penyimpangan keuangan pemerintah provindi Sulteng . Namun tindaklanjut dari temuan tersebut tidak kelihatan, utamanya yang bersifat pidana. Tahun ini, lahi-lagi BPK Perwakilan Sulteng menemukan penjualan aset daerah di luar prosedur, yang terindikasi merugikan keuangan daerah miliaran rupiah.
[dowload berita selengkapnya]

DPRD Kabupaten (Dekab) telah mengesahkan anggaran bagi perbaikan jaringan air bersih sepanjang kelurahan Buol hingga Kelurahan Kampung Bugis, hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang sebelumnya sulit di peroleh Kelurahan tersebut[download berita selengkapnya]

Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulteng untuk tindalanjut temuan BPK hari ini, (15/1) Konsultasi ke Biro Hukum dan Inspektur Jenderal Kementerian Da[downloada berita selengkapnya]lam Negeri . Hal itu disampaikan Ketua Panja Irwanto Lubis, Via telepon

Setiap tahun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toli-Toli tidak mencapai target Tahun 2012 , PAD yang diterima daerah hanya sekitar Rp. [download berita selengkapnya]20 Miliar dari target Rp. 30 Miliar

Pembayaran tunjangan sertifikasi guru – guru di Palu untuk bulan Desember tahun 2012 terpaksa ditunda lantaran dana Pemerintah Kota (Pemkot) Palu tidak cukup .[download berita selengkapnya]

BPK RI Perwakilan Sulteng menemukan dum aset Pemprov Sulteng berupa rumah dinas (Rumdis) dan lahan kosong tidak sesuai ketentuan dan terindikasi merugikan daerah sekira Rp. 68 Miliar . Temuan BPK itu ,saat ini dalam telahan panitia kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) [download berita selengkapnya]Sulteng.

Terkait pengoptimalan penataan aset, Kepala Biro (Karo) Perlengkapan Umum (perlum) dan Aset Setdaprov Sulteng, Aries Singi meminta masing-masing SKPD lebih disiplin menyampaikan laporan aset setiap tiga bulan sekali.[downloada berita selengkapnya]

Realisasi belanja modal dan jalan jembatan, dan bangunan gedung, irigasi dan jaringan ( infrastruktur) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Donggala, menjadi fokus pembahasan rapat kerja (raker) komisi III DPRD Kabupaten Donggala pada pekan ini, terutama terkait temuan BPK RI terhadap sejumlah proyek yang mengalami kekurangan volume pekerjaan hingga mencapai nilai Rp. 1,54 M.[download berita selengkapnya]

BPK RI Perwakilan Sulteng menemukan dum aset Pemprov Sulteng berupa rumah dinas (Rumdis) dan lahan kosong tidak sesuai ketentuan dan terindikasi merugikan daerah sekira Rp. 68 Miliar . Temuan BPK itu ,saat ini dalam telahan panitia kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng.[dowload berita selengkapnya]

Meski telah memasuki tahun 2013 , proyek membangun Sarana dan Prasarana ruang Terbuka Hijau (SDP-RTH) lapangan Toraranga Parigi, Kabupaten Parmout, belum juga selesai dan bisa disebut amburadul [downloada berita selengkapnya]

Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulteng, terus berupaya dan memperbaiki penelolaan keuangan di daerah ini, demi mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun[Downloada berita selengkapnya] ini.

Hasil pemeriksaan keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng di lokasi penambangan galian C di Desa Loli Oge , Loli Saluran , Loli Pesua , dan Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala menunjukan masih terdapat kerusakan area (lahan)[download berita selengkapnya]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2011 dan 2012 ( per 30 November ) pada pemerintah Kabupaten ( Pem-kab) Donggala, Menemukan sejumlah pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan daera[download berita selengkapnya]h .

Belum Mengantongi Izin eksplorasi , perusahaan pertambangan emas PT. Jakarta Kosmos yang berinvestasi di Kabupaten Toli-Toli Sudah melakukan ‘Hand Sampling’ atau penyelidikan umum [download berita selengkapnya]

BPK Perwakilan Sulteng menemukan banyak aset daerah yang dikuasai pegawai maupun pensiunan . Hasil pemeriksaan barang inventaris daerah yang dilakukan BPK setidakny diketahui aset tersebut bernilai Rp. 1,68 M [download berita selengkapnya]

Provinsi ( Deprov ) Sulteng membentuk panitia kerja (Panja) untuk menindak lanjuti temuan BPK . Panja dipimpin anngota fraksi partai Demokrat asal partai Krya Peduli Bangsa , Irwanto Lubis [download berita selengkapnya]

Dana Jaminan Persalinan ( Jampersal) untuk ibu hamil di Touna diduga disunat. pasalnya dana dukungan APBN 2013 tidak semuanya diterima para bidan yang bertugas di lapangan . Hal tersebut menimbulkan protes sejumlah bidan di Touna [download berita selengkapnya][download berita selengkapnya]

Sejumlah daerah maish menyisahkan tunggkan pembayaran beras untuk masyarakat miskin ( Raskin ) Tahun 2012 dengan total tunggakan sebesar Rp. 964.428.000,- atau 1, 62 persen dari nilai realisasi penyaluran RP. 59.511.312.000,- Tunggakan ini berimbas pada daerah penunggakan raskin tahun berikutnya apakah masih memperoleh jatah raskin atau tidak [download berita selengkapnya]

salah satu persoalan yang belum tuntas hingga akhir tahun 2012 adalah aset pemerintah daerah [download berita selengkapnya]

Capaian

[download berita selengkapnya]

Penyerahan LHP Kinerja RSUD kepada Bupati Tolitoli

Palu – Hukum Humas
Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, secara berturut-turut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2011 dan Semeseter I 2012 kepada tiga Pemerintah Daerah dan DPRD di Sulawesi Tengah. LHP Kinerja BPK RI tersebut diterima langsung oleh Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) masing-masing Pemda, di Aula Kantor Perwakilan, Selasa (20/11).

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III tahun 2012 telah melaksanakan pemeriksaan atas kinerja pelayanan kesehatan khususnya tentang pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan pada tiga RSU di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu RSU Anutapura Kota Palu, RSU Mokopido Kabupaten Tolitoli, dan RSU Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

Menurut Kalan, tujuan dari pemeriksaan atas kinerja pelayanan kesehatan tersebut adalah untuk menilai efektivitas terkait pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap pada tiga RSU yang diperiksa. Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas kinerja yaitu Kerangka Model Pengelolaan yang Baik (Good Management Model) yang sebelumnya telah disepakati sebagai kriteria antara BPK dengan Manajemen RSU yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan yang seluruhnya termuat dalam LHP menunjukkan bahwa disamping keberhasilan yang telah dicapai oleh tiga RSU yang diperiksa, ditemukan juga kelemahan dari sisi aspek pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang perlu mendapat perhatian serius dari masing-masing jajaran Direksi RSU dan pihak Pemerintah Daerah bersangkutan. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada tiga RSU meliputi enam aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek pelayanan kesehatan, aspek perencanaan, dan aspek monitoring serta evaluasi.

Pertama dari aspek kelembagaan, kelemahan yang ditemukan antara lain struktur organisasi belum memadai, standar operasional pelayanan RSU belum sepenuhnya menggambarkan pelayanan prima, dan standar operasional prosedur serta standar pelayanan minimum belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai kebutuhan pemberian layanan. Sedangkan dari aspek SDM kelemahannya antara lain kurangnya dokter spesialis dan sebagian tenaga media serta perawat belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi.

Selanjutnya Kalan menambahkan bahwa kelemahan dari aspek sarana prasarana antara lain ruang perawatan belum memenuhi kebutuhan minimal luas ruangan, masih terdapat peralatan pelayanan yang belum tersedia, persyaratan kesehatan lingkungan RSU belum terpenuhi, pengujian/kalibrasi alat-alat kesehatan belum sesuai standar, layanan pengaduan belum sesuai ketentuan, dan aplikasi sistem informasi manajemen RSU belum optimal.

Kelemahan dari aspek pelayanan kesehatan yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain pelayanan kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, pelayanan pembelian obat belum optimal, penggunaan obat belum sesuai dengan standar yang berlaku, dan kerjasama instalasi farmasi dengan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari aspek perencanaan diketahui bahwa pengadaan peralatan kesehatan belum efektif sehingga belum dimanfaatkan. Selain itu, penyusunan rencana anggaran dan program kerja pada rawat jalan, rawat inap, serta farmasi belum memadai. Terakhir, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan dan rawat inap belum memadai, sehingga Manajemen RSU tidak dapat mempergunakan hasil penilaian dan evaluasi pencapaian SPM untuk pengambilan keputusan serta tidak memperoleh umpan balik atas mutu pelayanan kesehatan.

Pada akhir sambutan Kalan meminta kepada Walikota Palu, Bupti Tolitoli, dan Bupati Tojo Una-Una untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari kerja setelah LHP diterima. Kepada DPRD Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Tojo Una-Una, Kalan berharap agar masing-masing DPRD mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya. Kalan juga menegaskan bahwa besarnya manfaat hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terletak pada efektivitas penyelesaian tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan kesehatan.

Menanggapi LHP atas kinerja pelayanan kesehatan, Wakil Ketua I DPRD Tolitoli, Ir, Hj. Nursidah K. Bantilan, M.M., yang mewakili unsur DPRD saat memberikan sambutan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari Pemerintah Daerah. Mengenai pelayanan kesehatan khususnya di RSU yang berdasar hasil pemeriksaan BPK masih terdapat beberapa kelemahan, pihak DPRD mengapresiasi dan akan segera mendorong Pemerintah Daerah untuk segera memperbaiki.

Sedangkan Bupati Tojo Una-Una, Drs. Damsyik Ladjalani, dalam sambutan mewakili Kepala Daerah menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan prioritas setiap Pemerintah Daerah sehingga LHP BPK yang memuat rekomendasi tentang perbaikan pelayanan kesehatan akan segera ditindaklanjuti. Diharapkan melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut, pelayanan kesehatan pada tiga RSU di Sulawesi Tengah menjadi lebih baik. (kur)

Penyerahan LHP Kinerja RSUD kepada Ketua DPRD Kota Palu

Penyerahan LHP Kinerja RSUD kepada Bupati Tojo Una-Una

Penyerahan LHP Kinerja RSUD kepada Bupati Tolitoli

Nama Pekerjaan : Pengadaan Perabotan Rumah Jabatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Nilai Total HPS : Rp573.870.000,00

[download pengumuman selengkapnya]

Download Selengkapnya

Unit Layanan Pengadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Pelelangan Ulang dengan metode Pelelangan Sederhana secara Pascakualifikasi untuk paket pengadaan barang sebagai berikut:

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Perabotan Rumah Jabatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Lingkup Pekerjaan : Mengadakan barang berupa meubelair rumah tangga dan peralatan elektronik
Nilai total HPS : Rp573.870.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : DIPA BPK RI Tahun Anggaran 2012

[Download Pengumuman]

Nama Pekerjaan : Pengadaan Perabotan Rumah Jabatan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Nilai Total HPS : Rp573.870.000,00

[Download Pengumuman]

Kalan dan Bupati Poso sedang melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang juknis e-audit, di Aula Perwakilan, Kamis (18/10).

Kalan dan Bupati Sigi sedang melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang juknis e-audit, di Aula Perwakilan, kamis (18/10).

Palu – Hukum Humas

Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi menyatakan siap dan bangga menjadi piloting e-audit bersama dengan dua Pemerintah daerah (Pemda) lain di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Kesiapan tersebut ditindaklanjuti dengan “penandatanganan kesepakatan bersama tentang petunjuk teknis (juknis) pengembangan serta pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (e-audit)” antara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, bersama dengan Bupati Poso, Drs. Piet Inkiriwang, M.M., dan Bupati Sigi, Ir. H. Aswadin Randa Lembah, M.Si., pada hari Kamis, 18 Oktber 2012, bertempat di Aula Kantor Perwakilan.

Juknis pelaksanaan e-audit merupakan panduan bagi para pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk akses data. Sedangkan tujuannya antara lain memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah dan menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diatur bahwa BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen/data apapun dan dalam bentuk apapun terkait kegiatan pemeriksaan serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari mandat tersebut, Pemda berkewajiban untuk menyerahkan data/dokumen yang diminta serta wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Melalui e-audit, entitas akan lebih mudah menunaikan mandat kedua Undang-Undang tersebut. Pengiriman data yang dilakukan secara sistemik dan otomatis akan membentuk proses pengiriman data secara terjadwal, tidak memakan waktu dan tidak merepotkan entitas. Selain itu, proses pelaksanaan tindak lanjut akan menghemat waktu dan sumber daya,” jelas Kepala Perwakilan.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan menjelaskan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemeriksaan akan lebih cepat, cakupan pemeriksaan menjadi lebih luas, biaya lebih hemat, dan laporan pemeriksaan akan lebih cepat selesai. Sedangkan bagi Pemda keuntungan yang diperoleh antara lain lebih hemat waktu dalam menyediakan dokumen dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki, melalui pemeriksaan BPK yang lebih cepat dan lebih efektif.

Kepala Perwakilan memberikan apresiasi atas percepatan implementasi e-audit kepada Pemerintah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi sehingga kedua Pemda tersebut menjadi piloting/percontohan implementasi e-Audit untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil piloting ini nantinya akan digunakan sebagai obyek benchmarking untuk seluruh entitas pemeriksaan di Sulawesi Tengah.

Sedangkan Piet Inkiriwang pada saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa melalui implementasi e-audit ini diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Kabupaten Poso menjadi lebih baik karena pasca kerusuhan pada awal tahun 2000-an yang lalu banyak aset Kabupaten Poso yang rusak dan hilang. Dalam kesempatan tersebut, Piet juga berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Salah satu caranya dengan menindak tegas para pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat segera terwujud.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bupati Sigi, Aswadin, saat memberikan sambutan. Saat ini mau tidak mau setiap Pemda harus terus meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah. Aswadin berharap melalui penandatanganan juknis pelaksanaan e-audit ini Pemerintah Kabupaten Sigi akan lebih mengoptimalkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta dapat mempertahankan opini WTP atas LKPD TA 2011 pada tahun-tahun berikutnya. (kur)

kalan menyerahkan nota kesepakatan bersama tentang juknis e-audit ke bupati poso

kalan menyerahkan nota kesepakatan bersama tentang juknis e-audit ke bupati sigi

No.002/Peng/BPK-Sulteng/ULP/10/2012

Unit Layanan Pengadaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk paket pengadaan barang sebagai berikut.

[download pengumuman selengkapnya]

Pencetakan sawah 50 hektar (Ha) di Mbeleang Kabupaten Bangkep bermasalah. Persoalan itu mencuat ketika Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkep meninjau lokasi pencetakan sawah, ternyata hanya 10 Ha saja yang berhasil dikelola dari 50 Ha yang ditargetkan sesuai dengan anggaran.

Penyertaan modal untuk Bank Sulteng dari Pemerintah Kabupaten Poso selama beberapa tahun terakhir ternyata menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menilai penyertaan modal tersebut melanggar karena belum memiliki payung hukum.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palu diketuai, Erwan Munawar SH MH, menyatakan bahwa terdakwa Fredinan bersalah, hingga menjatuhkan pidana satu tahun penjara, Kamis (27/9). Fredinan merupakan salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan (dum) aset pemerintah Sulteng yang tidak prosedural berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D 04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan.

Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Pelaksanaan E-Audit antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten donggala dan Kota Palu bertempat di Aula Perwakilan, Selasa (25/9).

Palu – Selasa 25 September 2012
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama dengan Kabupaten Donggala dan Kota Palu menandatangani keputusan bersama tentang petunjuk teknis (juknis) pengembangan serta pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (e-audit). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, dengan Bupati Donggala, Drs. H. Habir Ponulele, M.M., dan Walikota Palu, H. Rusdy Mastura, di Aula Kantor Perwakilan, Selasa (25/9).

Kegiatan penandatangan tersebut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah yang baru dilantik, Yus Muharam, mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Sihar Panjaitan, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala DPPKAD, para pejabat stuktural kedua Pemda, dan para pejabat serta pegawai BPK.

Juknis pelaksanaan e-audit merupakan panduan bagi para pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dan Kota Palu dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk akses data. Sedangkan tujuannya antara lain memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah dan menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kepala Perwakilan dalam sambutan pembukaan menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berwenang untuk meminta data/dokumen terkait pemeriksaan kepada Pemda dan Pemda berkewajiban untuk menyerahkan data/dokumen yang diminta serta wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Melalui program e-audit dari BPK yang juknisnya baru saja disepakati akan semakin memudahkan Pemda untuk menunaikan kewajiban tersebut.

“Melalui e-audit pengiriman data akan dilakukan secara sistemik dan otomatis, sehingga membentuk proses pengiriman data secara terjadwal, tidak memakan waktu serta tidak merepotkan entitas. Kemudian, proses pelaksanaan tindak lanjut dapat dilakukan secara online dengan menggunakan internet sehingga menghemat waktu dan sumber daya,” jelas Kepala Perwakilan.

Lebih lanjut Kepala Perwakilan menjelaskan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemeriksaan akan lebih cepat, cakupan pemeriksaan menjadi lebih luas, biaya lebih hemat, dan laporan pemeriksaan akan lebih cepat selesai. Sedangkan bagi Pemda keuntungan yang diperoleh antara lain lebih hemat waktu dalam menyediakan dokumen dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki, melalui pemeriksaan BPK yang lebih cepat dan lebih efektif.

Kepala Perwakilan pada akhir kegiatan memberikan apresiasi atas percepatan implementasi e-audit kepada Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala sehingga kedua Pemda tersebut menjadi piloting/percontohan implementasi e-Audit untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil piloting ini nantinya akan digunakan sebagai obyek benchmarking untuk seluruh entitas pemeriksaan di Sulawesi Tengah.

Habir Ponulele dan Rusdy Mastura pada saat memberikan sambutan menyatakan bangga dengan terpilihnya Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kota Palu menjadi piloting implementasi e-audit di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut Habir Ponulele, saat ini setiap Pemda suka maupun tidak suka dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel. Melalui e-audit Pemda akan semakin terdorong untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sistem penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang akuntabel dan baik serta terstruktur. Sedangkan Rusdy Mastura berharap agar melalui penandatanganan juknis pelaksanaan e-audit ini Pemerintah Kota Palu akan lebih mengoptimalkan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. (kur)

Serah terima Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Implementasi e-audit antara Kalan dan Walikota Palu

Pelaksanaan proyek yang dikerjakan pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Dinas PU Sulteng di Kabuapten Banggai, banyak yang tidak rampung. Meski sudah berakhir masa kontrak kerja, namun rata-rata realisasi pekerjaannya tidak menembus angka 50 persen. Dari informasi yang dihimpun menyebutkan, paket yang dikelola Dinas PU Bidang Pengairan yang tidak selesai itu diantaranya, proyek pengamananan pantai di Desa Siuna Kecamatan Pagimana.

PT Raymond Karya Perdana, Dorce Pinkan menerima fee sebesar Rp25 juta dari kegiatan rehabilitasi Gedung Wanita (GW) Sulteng tahap I tahun 2007. Fee tersebut berasal dari pihak yang menerima pengalihan pelaksanaan rehabilitasi GW tahap I tahun 2007.

PT Raymond Karya Perdana, Dorce Pinkan menerima fee sebesar Rp25 juta dari kegiatan rehabilitasi Gedung Wanita (GW) Sulteng tahap I tahun 2007. Fee tersebut berasal dari pihak yang menerima pengalihan pelaksanaan rehabilitasi GW tahap I tahun 2007.

Terdakwa dugaan kasus korupsi gedung wanita (GW) Hartono alias Tono Taula, dinyatakan bersalah dan divonis setahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu yang diketuai Elfian, Rabu (26/9).

Terdakwa dugaan kasus korupsi gedung wanita (GW) Hartono alias Tono Taula, dinyatakan bersalah dan divonis setahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu yang diketuai Elfian, Rabu (26/9).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng bersepakat menerapkan pengelolaan sistem informasi untuk akses data berbasis elektronik atau e-Audit ini dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Sumardi dan Bupati Donggala H Habir Ponulele di kantor BPK Palu, Selasa (25/9), sebagai implementasi Pasal 8 Nota Kesepahaman antara BPK RI Perwakilan Sulteng dan Pemkab Donggala serta Pemerintah Kota Palu 8 November 2011.

Pemkab Donggala mendapat kesempatan pertama melakukan penandatanganan keputusan bersama dengan BPK RI perwakilan Sulteng tentang juknis Pengembang dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berbasis elektronik atau e-audit. Kegiatan iti dipusatkan di ruang pertemuan.

Badan Pemeriksa Keungan (BPK RI) bersama Kabupaten Donggala dan Kota Palu, menandatangani keputusan bersama tentang petunjuk teknis (juknis), pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (e-audit).

Data Rumah Sakit Undata pada Agustus 2012, terjadi tunggakan pembayaran dana jamkesda dari sejumlah daerah senilai Rp1,078 miliar lebih. Sejumlah pihka pun kebakaran jenggot dan saling menyalahkan.

Sebanyak enam daerah di Sulteng menunggak pembayaran dana Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata karena faktor keterlambatan pengajuan klaim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersangkutan.

Enam daerah di Sulteng dianggap telah mengabaikan kepentingan rakyatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masing-masing Kota Palu, Kabupaten Donggala, Buol, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), dan Morowali. Pemerintah daerah tersebut menunggak pembayaran dana Jamkesda yang harus disetorkan ke RSUD Undata Palu.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengerjaan proyek jembatan Simpokoku Cs, Mohammad Taufik mengatakan, jembatan yang dikerjakan PT Karya Putera Mandiri Adisarana (KPMA) sangat memungkinkan terlambat. Akibatnya, kontraktor harus menerima sanksi dana atau pemutusan kontrak kerja.

Ada dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, mengajukan penghapusan sejumlah asset bangunan. Diantaranya, asset di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan kota Palu.

Terkait dugaan korupsi pengadaan alat berat di Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Kepala Dinas (Kadis) PU Provinsi Sulteng yang saat itu menjabat sebagai Kadis PU Parmout, Syaifullah Djafar mengaku siap menghadiri panggilan jaksa untuk memberikan keterangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai berjanji mengembalikan dana pemerintah pusat yang tidak digunakan sesuai peruntukan. Anggaran yang akan dipulangkan itu adalah Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPPID).

Pada momentum APBD Perubahan tahun anggaran 2012 ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) termasuk SKPD yang cukup menyedot dana besar. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Banggai, selasa (18/9), instansi itu mendorong sejumlah kegiatan dengan anggaran Rp102 miliar lebih.

Kalangan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai mempermasalahkan penambahan belanja pegawai negeri sipil (PNS) pada APBD Perubahan Banggai tahun 2012, belanja pegawai ditambah Rp80 miliar. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KPU PPAS) yang dilaksanakan diruang rapat DPRD Banggai, Selasa (18/9), penambahan belanja PNS tersebut menjadi salah satu obyek pembahasan.

Satker Pembangunan Jalan Wilayah II Sulteng pada Dinas PU Provinsi Sulteng telah memberikan warning (peringatan) kepada PT Karya Putera Mandiri Adisarana (KPMA) terkait pengerjaan proyek Jembatan Simpokoku Cs yang hingga saat kini baru mencapai 32 persen.

Sebagian DBH Kabupaten Belum Tuntas
Sebagian dana bagi hasil (DBH) kabuapten belum dituntaskan, khususnya DBH di bawah tahun 2011. Karena saat ini, data kabupaten masih perlu disinkronkan. “kalau di atas 2011 sudah dibayarkan sesuai mekanisme. Tapi kalau yang di bawah 2011 masih perlu disamakan data kabupaten dengan provinsi,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Amdjad Lawasa.

Kalan menyerahkan LHP atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disaksikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Aula Perwakilan, Senin (10/9).

Palu – Hukum Humas
Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, hari ini, Senin (10/9), di Aula Kantor Perwakilan, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai kepada Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Kepala Daerah masing-masing Pemda.

Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada Triwulan III TA 2012 dan bertujuan untuk menilai serta memberikan simpulan apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan aset tetap pada tiga Pemda yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta untuk menilai apakah pengelolaan aset tetap tahun 2011 dan 2012 (s.d. 30 Juni 2012) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menetapkan beberapa sasaran pemeriksaan antara lain rancangan dan implementasi SPI, perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap. Selain itu penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan penilaian aset tetap juga menjadi fokus sasaran pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI serta pengelolaan aset tetap tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya mampu secara efektif menjamin tujuan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat beberapa pokok permasalahan dalam pengelolaan aset aset tetap yang perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing DPRD maupun Pemerintah Daerah.

Untuk pengelolaan aset tetap tahun 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, BPK menemukan beberapa pokok permasalahan antara lain status penggunaan aset belum ditetapkan dan penggunaannya tidak tertib, pemanfaatan tanah dan bangunan oleh pihak ketiga tidak berdasarkan perjanjian serta dimanfaatkan untuk usaha komersial, dan pengamanan tanah dan peralatan kantor belum dilakukan secara optimal dan berpotensi merugikan daerah.

Selain itu juga terdapat penghapusan/penjualan 508 unit kendaraan dinas operasional tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan daerah, penghapusan/penjualan rumah dinas tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta berindikasi merugikan daerah, dan penyerahan barang milik negara eks-departemen yang diubah statusnya kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah belum dilakukan.

Sedangkan permasalahan dalam pengelolaan aset tetap tahun 2011 dan 2012 yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Poso antara lain aset tetap berupa gedung dan peralatan medis belum dimanfaatkan, pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga tanpa didukung dengan surat perjanjian, kerjasama pemanfaatan aset berupa handtractor sebesar tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, dan pengamanan aset daerah berupa tanah dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007.

Kelemahan yang lain yaitu bukti kepemilikan kendaraan bermotor dinas belum tersimpan secara tertib, kendaraan bermotor Pemerintah Kabupaten Poso tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain, penjualan kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupatan Poso belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2007, terdapat aset Pemerintah Kabupaten Poso dengan kondisi rusak belum dihapuskan, dan terdapat kendaraan dinas roda dua yang hilang belum ditindaklanjuti dengan proses tuntutan ganti rugi.

Permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Banggai tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dijumpai pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso. Permasalahan tersebut antara lain status kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Banggai yang berasal dari eks departemen tidak jelas, penggunaan dan pemanfaatan aset rumah dinas Pemerintah Kabupaten Banggai belum efektif, penatausahaan aset kendaraan dinas pada Pemerintah Kabupaten Banggai tidak memadai; pemusnahan bangunan dan gedung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta BRSUD Luwuk tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, aset tetap belum dimanfaatkan, pengamanan aset tanah pada Pemerintah Kabupaten Banggai belum memadai, nilai kontribusi atas perjanjian kerjasama BOT tidak didukung dengan dokumen analisa perhitungan yang memadai, dan bukti hak kepemilikan tanah dan bangunan pengganti atas pelaksanaan tukar menukar aset tetap tanah dan bangunan antara Pemerintah Kabupaten Banggai dengan STAIN Datokarama belum diselesaikan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, Kalan meminta kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai untuk mengambil langkah-langkah perbaikan atas temuan pemeriksaan dan melaksanakan rekomendasi yang secara lengkap termuat dalam LHP.

Kalan juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) hari setelah LHP diterima. Sedangkan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai diminta untuk terus mendorong penyelesaian tindak lanjut sehingga tidak terdapat lagi masalah yang sama untuk tahun-tahun berikutnya. (kur)

Kalan menyerahkan LHP atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 kepada Ketua DPRD Kabupaten Poso, di Aula Perwakilan, Senin (10/9).

Kalan menyerahkan LHP atas Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2011 dan 2012 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, di Aula Perwakilan, Senin (10/9).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, mendesak Gubernur mengambil langkah tegas menyusul temuan BPK terkait adanya ratusan aset daerah menjadi milik perorangan.

Kalangan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai mempermasalahkan penambahan belanja pegawai negeri sipil (PNS) pada APBD Perubahan Banggai tahun 2012, belanja pegawai ditambah Rp80 miliar. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KPU PPAS) yang dilaksanakan diruang rapat DPRD Banggai, Selasa (18/9), penambahan belanja PNS tersebut menjadi salah satu obyek pembahasan.

Dalam 60 hari kedepan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Poso, dipastikan bakal sibuk membenahi rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa.

Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulteng menemukan sebanyak 508 unit kendaraan dinas (Randis) operasional milik Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulteng dijual. Selain itu, sabnayak 317 rumah dinas (Rumdis) beserta 63 lahan kosong di sejumlah lokasi dialihkan menjadi milik perorangan.

Pemerintah Kabupaten Donggala berencana akan memperbaiki fisik ruko milik Pemkab Donggala di jalan Gajah Mada Palu. Pada APBD Perubahan 2012 ini, Tim Anggaran Pemkab Donggala mematok anggran senilai Rp5 miliar. Anggaran itu, juga telah disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Donggala.

Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Donggala, salah satunya menyetujui pembangunan rumah toko (ruko) yang beralamat dijalan Gajah Mada Kota Palu yang disampaikan dalam rapat paripurna, jumat malam (7/9).

Tiga terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pembangunan renovasi Gedung Wanita (GW) kembali jalani tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan anggaran bantuan sosial (Bansos) tahun depan naik menjadi Rp7 miliar. Kenaikan anggran diusulkan untuk mengatasi banyaknya proposal Bansos yang bertambah setiap tahun, sementara pemerintah belum bisa mengakomodir semua proposal itu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menargetkan anggaran bantuan sosial (Bansos) tahun depan naik menjadi Rp7 miliar. Kenaikan anggran diusulkan untuk mengatasi banyaknya proposal Bansos yang bertambah setiap tahun, sementara pemerintah belum bisa mengakomodir semua proposal itu.

Kuasa direksi PT Trijaya Putrapratama, Jauri Sakkung dan Direktur Wijaya Karya Semesta, Haeruddin, rekanan rehabilitasi Gedung Wanita (GW) tahap II tahun 2009 serta tahap III tahun 2010,dituntut sama yakni, dua tahun enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) , Kamis (6/9).

Dugaan korupsi pembangunan gedung wanita tahap I, terdakwa kontraktor thap I pembangunan Gedung Wanita (GW), Hartono Taula Rabu kemarin (5/9) dituntut terbukti bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulteng.

Pemprov Sulteng merencanakan untuk membangun Kantor Dinas PU di Jalan Muhammad Yamin senilai Rp41 miliar

Setelah santer diberitakan menyangkut sorotan atas pembelian mobil Toyota Alphard, Bupati Tolitoli Moh Saleh Bantilan, Rabu (5/9) kemarin angkat bicara. Dia menjelaskan alasan sehingga mobil dinas tersebut perlu diadakan oleh Pemkab Tolitoli.

Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulteng. Kasus yang membelit Hartono, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung serba guna Gedung Wanita (GW).

Setelah santer diberitakan menyangkut sorotan atas pembelian mobil Toyota Alphard, Bupati Tolitoli Moh Saleh Bantilan, Rabu (5/9) kemarin angkat bicara. Dia menjelaskan alasan sehingga mobil dinas tersebut perlu diadakan oleh Pemkab Tolitoli.

Direncanakan pembangunan tahap awal akan dilakukan akhir tahun 2012, dengan alokasi anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6 miliar, namun DPRD provinsi belum menyatakan persetujuan atas pembangunan gedung itu.

Biaya perjalanan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sulteng dalam rancangan APBD Perubahan sebesar Rp2,9 (M), dianggap sangat fantastis. Sehingga, komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menyorotinya.

Sebanyak 200 proposal bantuan sosial (bansos) yang diajukan kepada Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulteng ditolak. Dalam proses verifikasi, banyak yang tidak memenuhi syarat. Dari 200 proposal yang ditolak itu, masing-masing yang sesuai SK Gubernur Nomor 900/10 Ro. Keu, tanggal 11 Januari 2012, masing-masing proposal bagian pemasyarakatan sebanyak 32 proposal dan bagian agama 27 proposal.

Kepemilikan Mobil Dinas (Mobnas) Alphard pemerintah daerah (Pemda) Tolitoli masih terus menuai sorotan dari kalangan masyarakat. Mobnas seharga Rp881 juta itu, dinilai belum tepat digunakan sebagai kepala daerah di Kabupaten Tolitoli.

Kepemilikan Mobil Dinas (Mobnas) Alphard pemerintah daerah (Pemda) Tolitoli masih terus menuai sorotan dari kalangan masyarakat. Mobnas seharga Rp881 juta itu, dinilai belum tepat digunakan sebagai kepala daerah di Kabupaten Tolitoli.

Direncanakan pembangunan tahap awal akan dilakukan akhir tahun 2012, dengan alokasi anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6 miliar, namun DPRD provinsi belum menyatakan persetujuan atas pembangunan gedung itu.

Sebanyak 200 proposal bantuan sosial (bansos) yang diajukan kepada Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulteng ditolak. Dalam proses verifikasi, banyak yang tidak memenuhi syarat.

Mantan Kasubag Kepegawaian dan Keuangan dalam Program Guru Dalam Jabatan (PGDJ) di FKIP Universitas Tadulako, Amran Aburaerah SSos, akhirnya ditahan pihak kejaksaan. Pada pemeriksaan sebelumnya tersangka belum jadi ditahan.

Direktur Rumah Sakit Makopido Tolitoli Dr Kadir, mengklaim target PAD telah mencapai 60 persen dari total target Rp5,3 miliar, terhitung mulai Januari hingga September. “Pada enam bulan pertama tahun ini saja, pada saat evaluasi target PAD kita sudah mencapai 50 persen, yang pasti tahun ini target yang dibebankan pemda terhadap rumah sakit ini bisa tercapai”

Mantan Kasubag Kepegawaian dan Keuangan dalam Program Guru Dalam Jabatan (PGDJ) di FKIP Universitas Tadulako, Amran Aburaerah SSos, akhirnya ditahan pihak kejaksaan. Pada pemeriksaan sebelumnya tersangka belum jadi ditahan.

Pengelola Mall Tatura Palu yakin bisa melunasi utangnya lebih cepat dari batas akhir pelunasan tahun 2016. Direktur Utama PT Citra Nuansa Elok, Pengelola Mall Tatura Palu, Karman Karim, mengatakan utang mall di bank saat ini tersisa Rp10 miliar lebih.

Direktur Rumah Sakit Makopido Tolitoli Dr Kadir, mengklaim target PAD telah mencapai 60 persen dari total target Rp5,3 miliar, terhitung mulai Januari hingga September

Atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi tersebut LSM Laskar Merah Putih telah menindak lanjutnya dengan melayangkan surat pada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabpaten Bangkep.

Proses belajar mengajar di SDN Inpres Lasoani 2 yang beralamat di jalan Bulu Masomba tidak efektif. Pasalnya,saat ini hanya tiga ruangan yang bisa digunakan. Ruangan belajar lain yang bangunannya menyatu dengan ruangan kantor belum bisa digunakan karena pekerjaan rehab sampai kemarin belum selesai.

Proses belajar mengajar di SDN Inpres Lasoani 2 yang beralamat di jalan Bulu Masomba tidak efektif. Pasalnya,saat ini hanya tiga ruangan yang bisa digunakan. Ruangan belajar lain yang bangunannya menyatu dengan ruangan kantor belum bisa digunakan karena pekerjaan rehab sampai kemarin belum selesai.

Saksi Ahli yang akan diajukan terdakwa Yuliansyah dalam sidang kasus dugaan korupsi pengalihan (dum) aset pemerintah Sulteng yang tidak prosedural berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D 04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, tidak hadir, Kamis (30/8).

Kasus Dem Aset, JPU Optimis Terdakwa Bersalah, terdakwa Yuliansyah staf ahli gubernur Sulteng, akan menghadirkan ahli sebagai saksi yang meringankan dirinya. Rencananya, dua saksi ahli akan dihadirkan untuk mementahkan dakwaan jaksa penuntut umum. Upaya ini dilakukan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pemindahtanganan (dem) aset Pemda Sulteng.

Hari ini, Jumat (31/8), giliran tersangka Amran Aburaerah akan diperiksa penyidik Kejari Palu, terkait kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011 sekitar Rp3,7 miliar. Kemungkinan besar, tersangka akan ditahan.

Realisasi belanja APBN di Sulteng pada triwulan II-2012 mengalami tren peningkatan namun realisasi belanja APBD justru mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi anggaran pemerintah pusat di Sulteng mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pos pendapatan bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan pos pengeluaran digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja denda, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, dan transfer dana bagi hasil.

Setelah sekian bulan melakukan rangkaian pemeriksaan, Rabu (29/8) penyidik Kejaksaan Negeri Palu akhirnya menahan satu dari dua tersangka. Tersangka Budiman Jaya akhirnya ditahan penyidik setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-1911/R.2.10/F.d.1/08/2012

Proses tender proyek rehabilitasi peningkatan jalan Inter Palolo, Desa Tongoan dan Desa Lemban Tongoan sepanjang delapan kilometer
Di Desa Lemban Togoan Kabupaten Sigi sebesar Rp 4 Miliar, dibatalkan. Ketua Panitia Tender, Azhari Samsudin menjelaskan proyek jalan yang dibiyai APBN sebesar Rp 4.458.600.000 tersebut, diikuti oleh tujuh perusahaan

Lolosnya anggaran pengadaan Mobil Dinas Alphard sebesar Rp881 Juta, yang diusulkan Pemda Tolitoli dalam APBN tahun 2012, mulai mendapat sorotan kalangan LSM. Mereka menilai lolosnya anggaran
pembelian mobil mewah tersebut, karena timbulnya tarik kepentingan Pemda setempat, dengan pihak DPRD Kabupaten (Dekap) Tolitoli, yang juga mengiginkan empat unit mobil avanza pada penetapan anggaran APBD awal.

Proses tender proyek rehabilitasi peningkatan jalan Inter Palolo, Desa Tongoan dan Desa Lemban Tongoan sepanjang delapan kilometer
Di Desa Lemban Togoan Kabupaten Sigi sebesar Rp 4 Miliar, dibatalkan. Ketua Panitia Tender, Azhari Samsudin menjelaskan proyek jalan yang dibiyai APBN sebesar Rp 4.458.600.000 tersebut, diikuti oleh tujuh perusahaan

Pembelian mobil dinas (Mobnas) Bupati Tolitoli jenis Alphard, yang menghabiskan anggaran Rp881 juta itu, ternyata tanpa sepengetahuan DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli. Hal itu diungkapkan anggota Dekap Tolitoli Rahman H Buding. Ia mengatakan bahwa pembelian Mobnas jenis mobil mewah, yang dianggarkan Pemda Tolitoli tahun ini, sama sekali tidak diketahui dewan.

APBD Perubahan tahun anggaran 2012 naik Rp183 miliar dari anggaran sebelumnya Rp1,916 triliun. Anggaran tersebut diantaranya diplot untuk Dinas Pekerjaan Umum Rp33 miliar. “Anggaran Rp183 miliar sudah menyebar di seluruh SKPD dan diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang sifatnya mendesak,” ujar anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Erwin Burase, kemarin.

Menuai sorotan karena dinilai melanggar aturan. Belum genap dua tahun Bupati Tolitoli Moh Saleh Bantilan menggunakan mobil jenis Fortuner bersama dengan wakil bupati, sekkab, dan tiga pimpinan DPRD untuk dijadikan mobil dinas, beberapa hari setelah lebaran, tiba-tiba kembali tampak warawiri di jalanan kota sebuah mobil baru plat merah bernomor polis DN 1 D jenis Alphard.

Informasi dari kantor DPRD Sulteng, bahwa akan dialokasikan anggaran Rp4 miliar untuk menutupi utang RSUD Undata, mengundang keprihatinan dan tanda tanya dari salah seorang pemerhati masalah kesehatan, yang juga salah seorang tenaga fungsional di RSUD Undata.

Ratusan tenaga guru di Kabupaten Banggai dirugikan dengan adanya pemotongan dana sertifikasi guru tahun ini. Sejumlah guru yang ditemui Mercusuar, Minggu (26/8) mengatakan, dana sertifikasi pada triwulan kedua tahun 2012 yakni April, Mei, dan Juni tidak seluruhnya diterima.”Kami hanya menerima alokasi dana untuk dua bulan, sedang satu bulannya tidak kami terima,” ujar para guru yang meminta namanya dirahasiakan.

Sebanyak 544 kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng yang dijual (dialihkan kepemilikannya) pada 2005. Randis tersebut terdiri dari 205 mobil dinas dan 399 kendaraan roda dua. Keputusan pengalihan asset bergerak Pemprov Sulteng tersebut tertuang pada Keputusan Gubernur Sulteng Nomor:024/58/Ro.Perlum/2005 tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas operasional Roda 4 dan Roda 2 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng.

Parigi Moutong (Parimo) akan digugat perdata terkait hutang proyek yang belum dibayarkan kepada rekanan. Pemda Parimo dianggap masih berhutang sekitar Rp900 juta lebih, dalam proyek pembangunan kantor Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Parimo. Pembangunan gedung yang dikerjakan berlanjut oleh PT. Sanur Nauli Abadi.

Pembangunan SD Binontoan yang dikerjakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun lalu di Kabupaten Tolitoli lewat kontrak. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Dikdas Disdikpora Kabupaten Tolitoli Imran Besik, Senin (13/8).”Proyek DAK pembangunan dan rehab gedung sekolah dasar yang paling menonjol terlambat sekarang ini SD Binontoan, Kecamatan Tolitoli utara,”tutur Imran kepada wartawan.

Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng belum bisa memanggil tersangka dugaan korupsi dana Jamkesda Morowali yakni Kepala Dinas Kesehatan Morowali, Drg Hj Fatmawati A Halid. Pasalnya, hasil perhitungan kerugian negara yang dijanjikan BPKB Sulteng masih molor dari jadwal.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola, masih mengkaji ratusan kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, yang dialihfungsikan menjadi milik pribadi. Penjualan 157 Randis itu, mengacu pada Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 024/15/Ro.Perlum dan Asset/2010, tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng, sejauh ini, Gubernur Longki belum memastikan apakah pengalihan Randis itu sudah sesuai aturan atau tidak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, drg Emma Sukmawati memastikan pelayanan pemberian vaksin di sejumlah Puskesmas yang ada di delapan kecamatan di Palu berjalan aman, walaupun seluruh vaksin telah terbakar pada jumat (10/8) malam. Menurut Emma, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sulteng terkait penyediaan vaksin di Palu. Dinas Kesehatan Sulteng, lanjut Emma, menjamin persediaan vaksin masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di Puskesmas Palu.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp600.795.126.000 Miliar. Demikian Bupati Parmout, Samsurizal Tombolotutu, dalam sambutannya yang menjelaskan tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2012 serta KUA dan PPAS APBD Tahun 2013, melalui rapat paripurna DPRD, Senin (13/8)

Pemerintah Provinsi Sulteng belum mencairkan anggaran pembangunan bandara udara Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp5 miliar sehingga pemerintah setempat terpaksa menggunakan dana dari APBD di daerah itu.“APBD mereka (Tojo Una-una) sedikit terganggu karena sampai sekarang ada beberapa dana dari provinsi termasuk bandara belum dikucurkan ke daerah itu,” kata anggota Komisi II (Ekonomi dan Keuangan) DPRD Sulteng Andi Parenrengi di Palu, Senin.

Sebanyak 157 kendaraan dinas (Randis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng yang dijual (dialihkan kepemilikannya) pada 2010. Randis tersebut terdiri dari 82 mobil dinas dan 75 kendaraan roda dua. Keputusan pengalihan asset bergerak Pemprov Sulteng tersebut, tertuang pada Keputusan Gubernur.

Dua kantor milik Pemkot berturut-turut terbakar. Si jago merah kembali mengamuk. Kali ini yang menjadi sasaran yakni Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Palu di Jalan Kijang II Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan sekitar pukul 20.30 wita tadi malam (12/8). Dugaan sementara, penyebab kebakaran akibat korsleting listrik (arus pendek) di kantor tersebut.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulteng terhadap pengelolaan keuangan tahun 2011, menjadi salah satu bukti keseriusan Bupati Donggala Habir Ponulele dalam mengelola keuangan agar menjadi lebih baik.

Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kota Palu di Jalan Kijang II, Kelurahan Birobuli Selatan, Palu Selatan malam tadi (12/8) ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Nikson (38) mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 20.30 wita. Saat itu ia tengah menonton dan tiba-tiba mendengar teriakan warga. Begitu ia mengecek keluar rumah, api sudah membesar dan berasal dari bagian belakang kantor tersebut.

Mabes Polri terus mendalami kasus korupsi pengadaan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan. Mereka akan memeriksa para perusahaan penyedia vaksin yang menjadi vendor PT Anugerah Nusantara, perusahaan yang dimiliki mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nasruddin. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara mencapai Rp300 miliar.

Biro perlengkapan umum dan aset Permprov Sulteng akan melakukan pendataan BPKB kendaraan dinas di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal itu, dilakukan menyusul adanya dugaan kepemilikan ratusan kendaraan dinas (Randis) yang disinyalir tidak mempunyai BPKB, sehingga memunculkan dugaan kerugian daerah akibat tidak masuknya pajak kendaraan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mantan Direktur RSU Undata, dr. Amiruddin Rauf SpOG Msi yang dikonfirmasi soal pengalihan anggaran pengadaan obat Askes mengatakan, kemelut keuangan Undata merupakan imbas dari belum sinkronnya aturan pengelolaan keuangan antara Biro Keuangan Pemprov Sulteng dengan manajemen Undata sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011.

Sidang dua terdakwa dugaan korupsi pemindahtanganan (Dem) aset Pemprov Sulteng, mengagendakan pemeriksaan ahli dari perwakilan sulteng, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tentang perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi dem aset berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat Nomor D 40, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Birobuli Selatan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan 1 Agustus 2012. Salah satu ketentuannya adalah soal proyek pemerintah mencakup barang/jasa dengan nilai di bawah Rp200 juta bisa ditunjuk langsung atau tanpa tender.

Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengalihan (dum) aset pemerintah Sulteng yang tidak prosedural, berupa tanah di Jalan Basuki Rahmat nomor D 40, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, sebesar Rp1.335.436.000. Hal itu merupakan kesimpulan hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Kerugian dan Pembangunan (BPKP).

Pemerintah harus mengaudit Badan Layanan Umum (BLU) Undata karena ditengarai banyak terlilit hutang. Buktinya dana Askes sebesar Rp500 juta yang seharusnya dibelikan obat, ternyata digunakan untuk membayar hutang.

Polemik pembongkaran bangunan SDN 4 Birobuli yang ditenggarai dilakukan tanpa rekomendasi dari DPRD Kota Palu, dan atas pernyataan Kadisdik Ardiansyah Lamasitudju dilakukan atas diterbitkannya SK Walikota, tentang persetujuan atas pembongkaran yang dikeluarkan oleh bagian aset DPPKAD, seperti diberitakan di harian ini Selasa (7/8) yang lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng pada sidang dengan terdakwa Yuliansyah dan Fredinan yang dijadwalkan hari ini, Kamis (9/8) di Pengadilan Tipikor Palu.

Perwakilan Pengurus Perwakilan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai, Rabu (8/8), mendatangi Kantor Komisi A DPRD (Dekab) Banggai, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayarkan. Perwakilan pengurus PGRI tersebut, diterima Sekretaris Komisi A Dekab Banggai. Dalam kesempatan itu, perwakilan PGRI Mapalile kepada aleg DPRD Banggai menyampaikan, jika ada keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan III.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Undata Palu, dr Abdullah DHSM mengakui dana pengadaan obat dari Asuransi Kesehatan (ASKES) dipakai untuk membayar sejumlah hutang RSUD yang sudah jatuh tempo.

Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Banggai membantah sinyalemen yang menyebut, DPPKAD Banggai sengaja menghilangkan CPU komputer yang berisi data tentang pajak dan retribusi daerah. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Nurmi, kepada koran ini mengatakan, hilangnya perangkat CPU yang berisi data pajak dan retribusi tersebut, bukan unsur kesengajaan, tapi Kriminal murni pencurian alat komputer di bidangnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulteng , akhirnya menemukan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, yang masih ‘tercecer’. Hal itu, tertuang dalam LHP BPK tahun 2011 lalu, kini mulai membuahkan hasil. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setdakab Poso Syahrul M. Nasir kepada Mercusuar, Selasa (7/8) mengatakan dari sekitar Rp8,7 miliar (M) aset kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, yang selama ini tidak diketahui keberadaanya, kini sebagian sudah berhasil ditemukan, menyusul masuknya laporan keberadaan aset dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemeriksaan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penggelapan dana dalam jabatan dana SPP, program guru dalam jabatan memasuki saksi terakhir. Dugaan korupsi itu terjadi di Fakultas FKIP Universitas Tadulako. Saksi terakhir yang diperiksa penyidik kemarin (7/8) adalah saksi pengelola dari Kabupaten Tolitoli.

Penelusuran dan pendataan aset Pemda Poso yang sebelumnya tak terhitung dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng mulai membuahkan hasil. Dari nilai total temuan BPK terhadap aset Pemda Poso sebesar Rp1,5 triliun, hampir 50 persen sudah ditemukan keberadaannya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), diminta segera melunasi sisa pembayaran pengerjaan pembangunan Kantor Dinas Koprasi dan UKM, tahun 2008 sebesar Rp900 juta. Hal tersebut, diungkapkan Pimpinan PT Sanur Nauli M. Toufan Habib, yang juga sekaligus pihak menjadi rekananpada proyek yang bersumber pada APBD tahun 2008 itu, kepada Mercusuar Selasa (7/8).

Penyidik Kejari Palu telah mengagendakan pemeriksaan saksi ahli, terkait kasus dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) tahun 2009-2011 sekitar Rp3,7 miliar. Saksi ahli yang nantinya akan diperiksa dalam kasus itu ada dua, yakni saksi ahli hukum pidana dan akademisi serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Serapan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sulteng pada Triwulan II 2012, paling rendah di banding 50 instansi pengguna APBD lainnya. Setelah Disnakeswan, instansi yang paling rendah serapan anggaran baik fisik maupun non fisik adalah Dinas Pertanian Sulteng, Badan Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kesehatan Sulteng, Dinas Perkebunan Sulteng, dan Badan Ketahanan Pangan.

Proses tender pada proyek taman kota Lapangan Haji Hayun, di Kabupaten Tolitoli sebesar Rp2,2 miliar (M) lebih, dituding berbagai kalangan melanggar ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2012, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan penetapan pemenang proyek itu, mendapat sanggahan dari beberapa rekanan perusahaan, yang ikut tender.

Sejumlah obat-obatan yang dikhususkan kepada pasien Askes di RS Undata kosong. Hal tersebut diduga disebabkan oleh pengalihan dana pembelian obat sebesar Rp500 juta ke program lain di rumah sakit itu. Informasi yang diperoleh, kekosongan obat merek tertentu ini telah terjadi sepekan terakhir. Pasien yang seharusnya memperoleh obat khusus, terpaksa harus diganti dengan obat merek lain.

Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi yang sebelumnya mengembalikan mobil dinas (mobnas) kemungkinan bisa kembali menggunakan mobnasnya. Namun, kali ini sistemnya yang berbeda, dimana mobil menjadi kewenangan sekretariat dewan (Setwan) dan anggota DPRD hanya diberikan pinam pakai untuk mendukung kinerja kedewanan.

Penyidik Kejari Palu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Budiman Jaya A Ashari dan Amran Aburaerah dalam kapasitas sebagai saksi mahkota. Hanya saja, rencana pemeriksaan keduanya sebagai tersangka belum dijadwalkan.

Sikap kesatria sejumlah anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi mengembalikan mobil dinas (Mobnas), berbanding terbalik dengan yang dilakukan Wakil Ketua Dekab Sigi Ayub Willem Darawiah dan Paulina. Keduanya mendapat mobnas baru yang tergolong mewah.

Dugaan penyimpangan Dana Pilgub Sulteng tahun 2011 yang dikelola
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, terus dikembangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala. Menurut penuturan kasi tindak pidana khusus yang juga selaku ketua tim jaksa penyidik, Dapot Manurung SH, saat ditemui kemarin (2/8) mengatakan, pihaknya sudah mengkonfrontir beberapa menit dari beberapa tersangka untuk memastikan berapa besaran dana yang digunakan oleh masing-masing tersangka,’ Akan tetapi berita acara konfrontir dibatalkan, karena diantara mereka telah terjadi benturan emosional,” katanya kepada Radar Sulteng, kemarin.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) rehabilitasi Gedung Wanita (GW) Sulteng tahun 2007, 2009, dan 2010, H. As’ad A Saepa, dituntut satu tahun delapan bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), Rabu (1/8). Selain itu, salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi rehabilitasi GW tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 yang diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.358.830.000, didenda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara.

Pengadaan mobil dinas di sejumlah SKPD Kabupaten Sigi yang sebelumnya mendapatkan kritikan pedas dari kalangan legislatif terjawab dalam hearing gabungan di DPRD, Rabu (1/8). Ternyata baik eksekutif dan legislatif sama-sama tidak jeli dalam mengawal anggaran pembahasan yang sudah ditetapkan, sehingga pada praktik belanja di lapangan terjadi perubahan yang tidak sesuai dalam pembahasan.

Dua tersangka penyimpangan dana Pemilukada Provinsi Sulteng 2011. Ketua dan Bendahara Pembantu KPU Sigi, Fahri Lamantjo dan Irwan MT, nyaris adu jotos ketika dipertemukan (dikonfrontir) oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, Rabu (1/8).

Ancaman anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi untuk menyerahkan mobil dinas (Mobnas) yang selama ini dipakinya, ternyata benar dilakukan. Sejumlah legislator yang masuk dalam unsur pimpinan komisi dan fraksi, Rabu (1/8) menyerahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi.

Penataan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, diakui masih buruk. Hal itu, menyusul berbagai permasalahan mengenai masalah aset. Mulai dari penghapusan hingga temuan 300 Mobil Dinas (Mobnas) tanpa BPKB. Pengakuan itu diungkapkan langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov) Amdjad Lawasa, saat dimintai tanggapannya mengenai ratusan Mobnas yang tanpa BPKB.

Panitia Kerja (Panja) DPRD Kabupaten (Dekab) Poso, yang bertugas membahas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulteng, mengeluarkan enam butir rekomendasi. Ketua Panja LHP BPK RI Dekab Poso Darma Bhakti Pesudo mengatakan, ke enam butir rekomendasi tersebut, diantaranya meminta agar pihak eksekutif segera membenahi persoalan yang berhubungan dengan system pengendalian intern dan opersinya.

Hari ini, Rabu (1/8), merupakan deadline (batas waktu) yang diberikan penyidik Kejari Palu terhadap Budiman Jaya A Ashari untuk memasukan bukti transfer bank, berupa pembayaran honor dan biaya operasional dosen.

DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi dibuat gerah dengan sikap Pemerintah Kabuapten (Pemkab) Sigi karena melakukan banyak penyimpangan dalam pembelanjaan anggaran. Dekab Sigi banyak menemukan pembelanjaan yang dilakukan diluar pembahasan APBD sebelumnya

Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) mendapatkan kejanggalan penggunaan anggaran 2012 dari Januari hingga Juni lalu. Temuan tersebut didapatkan setelah tim inspektorat melakukan pemeriksaan rutin di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengerjakan proyek di kecamatan-kecamatan.

Dua kasus korupsi yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah mendapatkan vonis dari PN Palu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai telah menerima informasi putusan dari PN Palu tersebut, meskipun belum menerima salinan putusan dari PN Palu. PN Palu telah mengeluarkan putusan pada 19 Juli 2012 lalu.

Alokasi Dana Desa (ADD) di lima kecamatan di Kabupaten Banggai diduga bermasalah. Pasalnya lima kecamatan pemekaran tersebut, belum mengantongi nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Dari 18 kecamatan di Kabupaten Banggai yang baru mendapat nomor registrasi dari Kemendagri 13 kecamatan. Sedang selebihnya lima kecamatan belum ada. Dalam aturan ini tidak dibenarkan dalam mengelola ADD,”kata anggota komisi A DPRD Banggai, Moh. Djufri Diko kepada watawan Kamis (26/6)

Di Penghujung Triwulan II (TW II) tahun 2012, nasib dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Banggai sebesar Rp 7 miliar (M) belum jelas realisasinya. Padahal itu merupakan DBH pajak antara tahun 2008 hingga 2011. DBH Banggai itu berada pada sejumlah pos, yakni pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pemanfaatan air permukaan serta pajak pendaratan perahu. Desakan hingga sorotan terus digelindingkan kalangan anggota DPRD Kabupaten Banggai (Dekab) banggai maupun Deprov Sulteng.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Banggai dr. Haryadi, tak mau merespon surat yang dilayangkan Pemkab Banggai untuk mengembalikan kendaraan dinas (Randis) yang saat itu masih digunakannya. Padahal pihak Dinas Kesehatan, sudah beberapakali disurati agar mengembalikan randis bernomor polisi (nopol) DN 1331 C, namun Kadinkes di era pemerintahan Ma’mun Amir itu tak menanggapinya.

Bupati Buol Amran Batalipu melalui pengacaranya Amat Entedaim membenarkan telah menerima bantuan Pemilukada sebesar Rp 2 miliar (M) dari pengusaha sawit Hartati Murdaya. Dana tersebut telah habis digunakan untuk membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perlengkapan kampanye.

Kejaksaan Negeri Luwuk, belum akan memproses terkait dugaan korupsi pembangunan Kantor Kabupaten (Dekab) Banggai baru, yang berada di kelurahan Tanjung Tuwis. Kejari masih menunggu laporan resmi dari anggota Dekab Banggai.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, belum akan memproses terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai baru, yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis. Kejari masih menunggu laporan resmi dari anggota Dekab Banggai. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, M. Syarifuddin yang dikonfirmasi Mercusuar belum lama ini mengaku pihaknya belum bisa memberi komentar, terlebih lagi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi tersebut.

Berdasarkan hasil audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Juni 2012, PDAM Kabupaten Banggai meraup keuntungan sebesar Rp1,6 miliar lebih. Akan tetapi Perusahaan milik daerah tersebut mengklaim merugi. Direktur PDAM Syahrai Sibai yang dikonfirmasi Kamis (12/7) kemarin mengatakan hingga kini PDAM memiliki sebanyak sembilan unit pelayanan yang tersebar padasejumlah Kecamatan se Kabupaten Banggai.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan Kabupaten Banggai meraih opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP). Lima bulan terakhir ini, diharapkan Pemkab Banggai dapat melakukan perbaikan terhadap management laporan keuangannya. Demikian disampaikan Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Sihar Panjaitan pada Workshop Managemen Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai, Kamis (12/7) kemarin.

Pemkab Banggai dituntut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Suawesi Tengah. Bentuk tantangannya yakni dalam melakukan inventarisasi aset Pemkab Banggai tidak menggunakan cost alias biaya sama sekali. “Mau tidak Pemkab Banggai melakukan inventarisasi aset no cost. Jangka waktu pelaksanaannya dilakukan seama satu bulan saja, ujar Sihar Panjaitan pada Workshop Manajemen Aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai, Kamis (12/7) kemarin

Malang betul nasib yang menimpa Bupati Buol Amran Batalipu. Setelah kalah di Pemilukada Buol, tiba-tiba publik dikejutkan dengan langkah KPK yang telah menangkapnya lantas dijebloskan di sel tahanan KPK. Bupati Buol Amran Batalipu di tangkap KPK di rumah dinasnya pada Jumat dini hari. Amran diduga menerima suap terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga melibatkan PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation.

Inspektorat Kabupaten Banggai, diminta mengaudit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dana fiktif. Jika terbukti ada kerugian keuangan daerah di dalamnya, segera diproses secara hukum. Desakan ini dilontarkan anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai, Ibrahim Darise yang ditemui di gedung Dekab Banggai, Rabu (4/7) kemarin.

Kalangan DPRD Kabupaten (Dekab) Banggai, terus menyuarakan agar aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pembanguan Kantor Dekab Banggai. Kali ini, para wakil rakyat meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, untuk mengusut tuntas proyek berbandrol Rp9 miliar itu.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah tahun 2013 tidak dirinci dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Pemerintah Kota Palu berdalih belum mengetahui siapa saja penerima tahun 2013 karena belum adanya proposal permohonan yang masuk ke Pemkot.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum menerima surat somasi secara resmi dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia. BPK NTT tidak pernah membiarkan temuan itu berlangsung, bahkan terlibat korupsi dan kolusi dengan Pemprov NTT.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyomasi perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Nusa Tengara Timur, terkait temuan dugaan korupsi diprovinsi itu yang tidak ditindaklanjuti. Dana yang bermasalah yang ditemui BPK mencapai Rp500 miliar dan aset daerah senilai Rp 4,5 triliun belum dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Buol yang dibawahi kepemimpinan Bupati Buol Amran Batalipu, ternyata kurang memperhatikan nasib tenaga honorernya. Buktinya tenaga honorer yang di Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Disdukcapil) hingga memasuki bulan Juli 2012 belum terima honor sejak bulan Maret 2012.

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop dan UKM) Kota Palu Wahyudin, menilai data yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembalian pinjaman dana bergulir tidak realistis.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diikuti oleh seluruh Pemda Se-Sulawesi Tengah.

Palu – Hukum Humas
Kota Palu dan Kabupaten Donggala menjadi dua Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan pilot project penerapan program e-audit BPK RI pada TA 2013 mendatang. Kedua Pemda tersebut dipilih berdasarkan kesiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi yang dimiliki.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, pada saat konferensi pers dengan media massa se-Sulawesi Tengah, di ruang konferensi pers perwakilan, usai membuka kegiatan Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Untuk Akses Data (e-Audit) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diselenggarakan dari Rabu s.d. Jumat (27 s.d. 30 Juni).

“Dari hasil penilaian BPK RI, Kota Palu dan Kabupaten Donggala telah mempunyai dan mengaplikasikan program-program aplikasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA)”, ujar Kalan.

Kalan menambahkan, BPK RI saat ini sedang melakukan pendekatan lebih lanjut tentang kesiapan Teknologi Informasi (TI) pada masing-masing Pemda di Sulawesi Tengah karena program-program pengelolaan keuangan daerah sebenarnya sudah diaplikasikan, namun kelengkapan jaringan TI pada masing-masing Pemda masih kurang. BPK RI juga telah menerjunkan tim dari Biro TI BPK RI untuk melengkapi kekurangan dan memantau kesiapan masing-masing Pemda sehingga diharapkan pada TA 2014 seluruh Pemda di Sulawesi Tengah sudah dapat melaksanakan program e-audit.

Dalam konferensi pers tersebut Kalan menjelaskan bahwa tujuan dari Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Untuk Akses Data (e-Audit) adalah sebagai bahan penyusunan Peraturan Bersama antara BPK RI dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK mengharapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu melalui program e-audit pemeriksaan akan berjalan dengan lebih cepat, cakupan pemeriksaan lebih luas, biaya pemeriksaan lebih hemat, dan penyelesaian laporan pemeriksaan akan lebih cepat dan konsep seperti ini, di BPK disebut “BPK Sinergi”.

Manfaat yang akan diperoleh dari BPK Sinergi antara lain mengurangi KKN secara sistematis, mendukung optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung efisiensi serta efektifitas pengeluaran negara, sehingga diharapkan optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih cepat terwujud.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Sosialisasi e-audit tersebut dirangkai dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 dinyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Dalam kesempatan tersebut Kalan juga menyatakan bahwa terdapat lima Pemda di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi dengan capaian diatas 69% (per 31 Desember 2011). Lima Pemerintah Daerah tersebut yaitu Kabupaten Sigi 82,01%, Kabupaten Banggai 78,01%, Kabupaten Tojo Una-Una, 72,75%, Kabupaten Banggai Kepulauan 70,33%, dan Kabupaten Buol 69,59%. Kepada Pemda lain yang masih kurang aktif menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, Kalan mendorong supaya lebih aktif salah satunya dengan mengaktifkan Majelis TP/TGR. (kur)

Sosialisasi e-Audit pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah diikuti oleh seluruh Pemda se-Sulawesi Tengah.

Jebolnya Kantor DPRD Banggai mengundang keprihatinan kalangan legislator di parlemen. Mereka sangat prihatin, mengingat fasilitas yang ada rusak tanpa difungsikan sebelumnya. Mereka juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyikapi serius proyek itu.

Pemeriksa BPK RI, Muh. Rizkarmen sedang memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri Palu terkait kasus Pembangunan Gedung Wanita.

Palu – Hukum Humas
Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung wanita yang berlokasi di Jalan Moh. Yamin Palu, dengan terdakwa KL telah memasuki tahap permintaan keterangan saksi dan ahli. Pengadilan Negeri Palu, berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010, mengundang pemeriksa BPK RI untuk memberikan keterangan sebagai ahli pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012.

Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, menugaskan tim pemeriksa atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010, Muhammad Rizkarmen, S.T., untuk menjadi ahli. Selain itu, Kalan juga menugaskan Kepala Sub Auditorat Sulteng I, Abdul Choliq, S.E, M.H, Ak, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Agustinus Triyonojati, S.H, M.Hum, dan Penanggung Jawab pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010, I Kadek Suartama, S.E., M.Ak, Ak., untuk mendampingi selama persidangan.

Sebanyak 27 pertanyaan diajukan Ketua Majelis Hakim kepada M. Rizkarmen. Dalam kapasitasnya sebagai Ahli, M. Rizkarmen diminta untuk memaparkan hasil pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimuat dalam LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2010. Majelis Hakim juga bertanya mengenai nilai kerugian negara yang ditemukan, metode dan uji pemeriksaan yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut, dan rekomendasi yang diberikan BPK RI.

Selain menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, M. Rizkarmen juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum. Pertanyaan yang diajukan juga tidak jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Majelis Hakim antara lain berapa nilai kerugian yang ditemukan BPK RI, apa yang menjadi penyebab kerugian negara, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut.

Pemberian keterangan ahli oleh M. Rizkarmen di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17, Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam memberikan keterangan, seorang ahli harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya, dan ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani. (kur)

Suasana Diklat Aset Tetap di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Hukum Humas
Sub Bagian Sumber Daya Manusia BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan “Diklat Pemeriksaan Aset Tetap Dalam Rangka Pemeriksaan LKPD”. Bertempat di Aula Kantor Perwakilan, diklat tersebut diikuti oleh seluruh pemeriksa dan berlangsung selama tiga hari mulai Senin, (11/6) s.d. Rabu, (13/1).

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Kalan), Sumardi, dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa aset tetap merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang seringkali dikecualikan oleh BPK RI pada saat menyatakan pendapat atau opini atas LKPD. Tidak tertibnya penatausahaan dan pengelolaan aset tetap menjadi salah satu penyebabnya. Untuk meningkatkan pemahaman pemeriksa mengenai permasalahan penatausahaan dan pengelolaan serta strategi yang dipakai pada saat melakukan pemeriksaan aset tetap maka diselenggarakanlah diklat ini.

Bertindak sebagai pemateri tunggal yaitu Dwi Amalia Sari, S.E. MBA. MFA. CFE. Ak dari Auditorat Keuangan Negara I BPK RI/BKO Pusdiklat BPK RI. Menurut Dwi, dalam melaksanakan pemeriksaan aset tetap, seorang pemeriksa harus mempuyai sebuah strategi salah satunya dengan memahami terlebih dahulu tentang manajemen aset. Manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai pada proses monitoring aset selama umur penggunaannya oleh SKPD atau Pemerintah Daerah.

“Setelah mempelajari dan memahami manajemen aset maka pemeriksa diharapkan dapat menentukan redflags atau peringatan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada suatu SKPD atau Pemerintah Daerah. Walaupun redflags belum tentu sesuai dengan dugaan awal pemeriksa, namun setidaknya dapat memperjelas arah dan tujuan dari pemeriksaan,” kata Dwi.

Dalam diklat tersebut, Dwi juga menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan sering terdapat langkah dalam program pemeriksaan yang tidak dapat diaplikasikan sehingga seorang pemeriksa dituntut untuk mampu membuat langkah atau prosedur alternatif untuk menilai asersi manajemen dan membuat simpulan hasil pengujian. Dwi memberikan tips cara jitu membuat langkah audit yaitu dengan merumuskan terlebih dahulu tujuan pemeriksaan, dari mana data tersebut diperoleh, data apa yang diminta, dan teknik audit yang akan dipakai.

Materi yang disampaikan dalam Diklat Pemeriksaan Aset Tetap Dalam Rangka Pemeriksaan LKPD yaitu manajemen aset tetap, redflag pada manajemen aset, akuntansi aset tetap berdasar standar akuntansi pemerintah (SAP), asersi atas aset tetap, dan pengujian substantif dalam pemeriksaan saldo aset tetap berdasarkan lima asersi. (kur)

Kalan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2011, pada saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulteng, Senin (11/6).

Palu – Hukum Humas
Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011 pada dua belas Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, saat memberikan sambutan pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Untuk Akses Data (e-Audit) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, di Aula Kantor Perwakilan, Rabu (27/6).

“Berdasarkan LHP atas LKPD TA 2011 pada 12 entitas yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, 10 Kabupaten dan 1 (satu) kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, BPK memberikan Opini WTP-DPP untuk 3 (tiga) LK Kabupaten dan Opini WDP untuk LK Provinsi Sulawesi Tengah dan 7 (tujuh) Kabupaten serta Kota Palu. Opini LKPD TA 2011 tersebut menunjukkan kenaikan proporsi WTP dan WDP dibandingkan Opini Tahun sebelumnya (TA 2010) yaitu 10 entitas LK dengan opini WDP dan 2 (dua) entitas LK dengan opini disclaimer”, ujar Kalan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Mei 2012 telah meyerahkan seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2011 kepada masing-masing Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Kepala/Wakil Kepala Daerah se-Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso menerima LHP LKPD TA 2011 pada Jumat (11/5), disusul Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Tojo Una-Una pada Kamis (24/5). Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan pada Jumat (25/5), Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Morowali pada Sabtu (26/5), Kabupaten Buol pada Senin (28/5), Kabupaten Parigi Moutong pada Rabu (30/5), dan terakhir Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (11/6).

Menurut Kalan, meskipun terdapat peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tetapi masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan. Masalah penatausahaan dan pengelolaan atas aset tetap, persediaan, serta kewajiban perpajakan merupakan masalah utama yang dihadapi hampir semua Pemda di Sulawesi Tengah.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Kalan meminta supaya masing-masing Pemda bekerja lebih keras dan berkomitmen serta menyusun dan merelisasikan action plan menuju WTP. Action plan tersebut antara lain percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; meningkatkan kapasitas (capacity building) SDM Pemda di bidang akuntansi keuangan; perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan teknologi; penatausahaan persediaan secara memadai dan melakukan pemeriksaan fisik persediaan (stock opname) di akhir periode akuntasi untuk penyajian LKPD; pembenahan pengelolaan aset daerah; dan mengefektifkan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam reviu LKPD dan penguatan SPIP. (kur)

Kepala Perwakilan memberikan sambutan pada saat penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2011 di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (11/6).

Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah khusus Triwulan I tahun ini belum disalurkan, karena sampai saat ini Gubernur Longki Djanggola masih meneken pembagian masing-masing kabupaten/kota. Hampir setiap tahun, penyaluran DBH selalu terlambat,contohnya hak Kabupaten Tolitoli tahun 2010 lalu, sisa DBH sebesar Rp700 juta baru disalurkan pada Triwulan (TW) I APBD 2012. Kadis Pendapatan Sulteng, Muzakir Lamalangke, pada sebuah kesempatan mengatakan DBH tersebut, belum disalurkan karena realisasi pendapatan dan belanja daerah sendiri baru bisa diketahui pada akhir tahun lalu.

Bantuan Pemerintah Provinsi Sulteng di sektor pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan (Bangkep) terus mengalami peningkatan. Nilai bantuan dari provinsi khususnya disektor infrastruktur di Kabupaten Banggai dan Bangkep pada 2012 ini, meningkat mencapai Rp40 miliar, dari anggaran infrastrukturse Sulteng sebesar Rp333 miliar..

Kepala Perwakilan menyerahkan kunci kantor gedung KPP PBB Palu yang dipinjam untuk gedung sementara Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu-Hukum Humas
Setelah pindah ke gedung baru di Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, gedung lama BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Prof. Moh. Yamin No.35 yang merupakan gedung pinjaman dikembalikan ke pemiliknya yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu.

Kalan didampingi oleh Kepala Sekretariat Kepala Perwakilan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada tanggal 29 Mei 2012 bersilaturahmi ke Kepala KPP Pratama Palu, Ananta Priyo Handoko, dan diterima di ruang kerjanya.

Dalam kunjungan tersebut Kalan menjelaskan maksud kedatangan yaitu selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengembalikan aset berupa gedung KPP PBB Palu. Gedung tersebut selama kurang lebih dua tahun telah dipinjam BPK RI untuk dijadikan kantor sementara BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Tak lupa BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan bantuan pinjaman gedung dari Dirjen Pajak tersebut.

Pengembalian aset tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima gedung dan penyerahan kunci gedung kantor kepada Kepala KPP Pratama Palu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPP Pratama Palu menyatakan terima kasih kepada BPK RI karena aset gedung KPP PBB tersebut telah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. (kur)

Kepala Perwakilan menyerahkan dokumen Berita Acara Serah Terima Peminjaman Gedung Kantor ke Kepala KPP Pratama Palu.

Kepala Perwakilan Sumardi berfoto bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan usai penyerahan LHP atas LKPD Banggai Kepulauan TA 2011.

Palu – Hukum Humas
Prestasi membanggakan diraih oleh tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tiga Pemda tersebut yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2011 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Opini WTP DPP tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, pada saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2011, kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah, di Aula Kantor Perwakilan. Pemda yang pertama kali memperoleh opini WTP DPP adalah Kabupaten Banggai Kepulauan pada (25/5), disusul oleh Kabupaten Sigi (26/5), dan Kabupaten Donggala (26/5).

Dalam sambutannya Kalan menyampaikan bahwa opini WTP DPP yang diberikan kepada ketiga Pemda tersebut merupakan untuk yang pertama kalinya di Sulawesi Tengah sejak diberlakukannya Undang-Undang Noomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Meskipun telah berhasil mendapatkan opini WTP DPP, Kalan menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan ketiga Pemda tersebut sebab WTP yang diperoleh belum sepenuhnya. Masih terdapat paragraf penjelas terhadap LKPD tersebut yaitu untuk Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat saldo persediaan obat-obatan pada 15 puskesmas belum dilakukan stock opname per 31 Desember 2011 dan hanya berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh pengelola barang persediaan.

Pekerjaan rumah untuk Kabupaten Sigi serupa dengan yang dihadapi oleh Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu pengungkapan saldo persediaan pada 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2011 belum didukung dengan pencatatan yang memadai berupa catatan mutasi persediaan dan kartu persediaan per jenis barang, serta terdapat barang persediaan yang belum dilakukan penilaian.

Sedangkan untuk Kabupaten Donggala pengungkapan saldo nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2011, diantaranya meliputi nilai kendaraan dinas darat bermotor sebanyak 175 unit pada sembilan SKPD tidak dalam penguasaan SKPD yang mencatat aset tetap kendaraan dinas dimaksud.

Terhadap prestasi yang dicapai ketiga Pemda tersebut, Kalan mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang positif atas kerja keras, kesungguhan, serta komitmen dari masing-masing Pemda untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kalan berharap ketiga Pemda tersebut mampu untuk mempertahankan keberhasilan meraih opini WTP di tahun-tahun berikutnya dan dapat menularkan keberhasilan tersebut kepada Pemda lain di Sulawesi Tengah. (kur)

Kepala Perwakilan Sumardi berfoto bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Dongggala usai penyerahan LHP atas LKPD Donggala TA 2011.

Kepala Perwakilan Sumardi berfoto bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi usai penyerahan LHP atas LKPD Sigi TA 2011.

Pertama Kali WTP untuk Bangkep
Sejak tahun anggaran 2005 atau sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkewajiban memberikan opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh BPK, sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tahun ini untuk pertama kalinya BPK Perwakilan Sulteng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Staf pembantu bendahara di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Adrin, akhirnya diseret ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, untuk mempertanggungjawabkan dana kerugian Negara sebesar Rp400 juta lebih yang diduga dikorupsi Adrin melalui modus menggelembungkan gaji pegawai di kabupaten itu.

Pelaksanaan Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Hukum Humas
Tiga serangkai Dr. Sutomo, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker pada tanggal 20 Mei 1908 mendirikan gerakan kebangsaan Boedi Oetomo yang merupakan cikal bakal kebangkitan nasional. Dilandasi dengan semangat nasionalisme, gerakan Boedi Oetomo tersebut bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat lepas dari penjajahan.

Kelahiran Boedi Oetomo akhirnya memicu lahirnya gerakan kepemudaan lain yang satu tujuan yaitu persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 gerakan-gerakan nasionalis tersebut bersatu dalam Sumpah Pemuda dan berikrar untuk mewujudkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Bagi generasi penerus bangsa, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebersamaan, dan nilai-nilai persatuan serta kesatuan dalam gerakan Boedi Oetomo seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu energi, bahan renungan, dan bahan evaluasi, sehingga semangat nasionalisme yang dikobarkan oleh gerakan Boedi Oetomo tersebut dapat terimplementasi dalam setiap potensi, profesi, tugas dan tanggung jawab perilaku masing-masing individu warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perjuangan dan semangat nasionalisme yang dicontohkan Boedi Oetomo merupakan inti dari sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam puncak peringatan hari kebangkitan nasional ke-104 tahun 2012. Sambutan tersebut dibacakan Kepala Sekretariat Perwakilan, Suherman, S.H., sebagai Inspektur Upacara pada saat upacara bendera hari kebangkitan nasional yang diselenggarakan di halaman kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 21 Mei 2012. Sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Agustinus Triyonojati, S.H., M.Hum. Upacara peringatan hari kebangkitan nasional ke-104 ini diikuti oleh para pejabat struktural dan seluruh pegawai di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. (kur)

Sejauh ini, tim investigasi Gubernur Sulteng Longki Djanggola, belum mengungkap adanya dugaan kebocoran keuangan negara di tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Sulteng di Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu, karena sampai saat ini, mereka (tim) masih mengumpulkan data di lapangan.

Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah melayangkan surat kepada BPKP Sulteng untuk ekspos perkara kasus dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Morowali.

Tunjangan Sertifikasi 2010 : 516 Guru di Sigi Belum Terima
Tunjangan sertifikasi 516 guru di Kabupaten Sigi pada tahun 2010 belum dibayar seluruhnya. Pemerintah setempat masih menunggak pembayaran selama dua bulan. Masalah ini sudah disampaikan kepada DPRD Sigi, namun belum ada realisasinya. Bahkan guru yang dulunya melapor juga sudah dipindahtugaskan ke daerah lain. Tertundanya pembayaran sertifikasi guru ini tidak hanya terjadi di Sigi, melainkan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena sering lambatnya Kementerian Pendidikan mengeluarkan SK pembayaran, sementara anggaran sertifikasi sudah teranggarkan terlebih dahulu.

Kalangan anggota DPRD Kota Palu, mempertanyakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp22 miliar yang diberikan ke Dinas Pendidikan Kota Palu. Pasalnya, dana yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik itu ternyata dialihkan untuk mendukung program operasional di Disdik. Hal ini terungkap ketika komisi I DPRD Kota menghearing Disdik pekan lalu.

Lokasi yang ditempati bangunan SMPN 3 Bokat di Desa Bokat IV Kecamatan Bokat yang berjarak kurang lebih 30 km dari jantung ibukota Buol disegel warga. Seluruh ruang kelas disegel dengan Menggunakan papan kayu, alasannya sejak berdiri tahun 2007, pemerintah belum melakukan pembayaran ganti rugi lahan pekarangan yang luasnya kurang lebih 6.931 meter bujur sangkar, kepada pemilik. Kejadian ini terjadi senin (1/5) lalu, saat siswa sedang belajar.

Kepala Perwakilan diikuti oleh para Pejabat Struktural dan seluruh pegawai memasuki kantor baru BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu – Hukum Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Minggu sore,6 Mei 2012 menggelar upacara adat “Neosa Banua” bertempat di halaman dan Aula kantor perwakilan. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh keluarga besar pegawai mulai dari pejabat, staf, tenaga kontrak dan tenaga kebersihan yang bertugas di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam bahasa Kaili yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat asli Sulawesi Tengah, Neosa berarti pindah ke tempat yang baru dan Banua berarti rumah. Jadi Neosa Banua merupakan upacara untuk memasuki rumah baru atau tempat baru. Upacara ini digelar karena terhitung mulai Senin, 7 Mei 2012, kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang semula beralamat di Jalan Moh. Yamin No.35 Palu, pindah ke kantor baru di Jalan Moh. Yamin No.84 Palu yang telah selesai dibangun.

Upacara Neosa Banua tersebut dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Kalan)BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi. Kalan dalam sambutannya menyatakan bahwa dengan menempati gedung baru sudah seharusnya para pegawai juga mempunyai semangat yang baru. Semangat untuk tetap bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja cerdas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas serta idealisme. Selain itu Kalan juga berpesan agar semangat kekeluargaan yang selama ini telah terjalin dapat terus dibina dan ditingkatkan sehingga berdampak kepada kinerja perwakilan yang meningkat.

Setelah sambutan selesai, Kalan berserta para pejabat struktural dan fungsional diikuti seluruh pegawai memasuki gedung baru dan meninjau tiap ruangan. Sesuai dengan adat setempat, setiap ruangan di gedung baru BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dikumandangkan suara adzan. Upacara Neosa Banua tersebut diakhir dengan ramah tamah dan dilanjutkan dengan sholat maghrib secara berjamaah di Aula Kantor Perwakilan. (kur)

Kalan memberikan sambutan pada upacara memasuki kantor baru.

Ketua DPRD Kabupaten Tojo Unauna (Touna) Samsurijal Labatjo, sempat kaget saat mendapatkan informasi bahwa dalam DPA tahun 2012 yang melekat di sekretariat DPRD Touna, pembelian asbak senilai Rp7,5 juta.Orang Nomor satu di lembaga penyalur aspirasi rakyat Touna itu tersentak kaget, ketika salah seorang warga menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan konsultasi public Sembilan rancangan peraturan daerah inisiatif dewan bertempat di Kantor Camat Ampana Kota, kemarin (26/4).

Tim penyidik Kejati Sulteng menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana recovery Poso tahun 2006, yakni Ir Baharuddin Manta dan Ir Untung S Sulistyo Budi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut (recovery Poso), untuk item pekerjaan pengadaan bibit kakao sebanyak 200.000 batang oleh CV Cahaya Cemerlang melalui kuasa usaha Budyanto Theodora dengan alokasi anggaran Rp599 juta.

Pemerintah Kota Palu akan kembali memberlakukan pungutan sumbangan pihak ketiga yang dipungut di bandara maupun di pelabuhan. Namun, pungutan yang sempat menjadi sorotan tajam dan temuan dari BPK sebagai sebuah penyimpangan karena besaran nilai pungutan yang dipatok dari pihak ketiga ini, akan diberlakukan tanpa patokan nilai pungutan lagi.

Fasiliator kelurahan (Faskel) Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (P2WP) Kelurahan Lere tahun 2010, M Nizar Rahmatu (37), dialihkan penahanannya dari rumah tahanan (Rutan) Klas IIA Palu ke tahanan kota, Kamis (12/4). M Nizar Rahmatu merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi P2WP Kelurahan Lere tahun 2010.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng mengaku jika proyek transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di wilayah Sulteng, kini terbengkalai. Kepala seksi Sarana- Prasarana Disnakertrans Sulteng, Burhan Ivan, mengakui proyek KTM yang ditempatkan dibeberapa Kabupaten di Sulteng terbengkalai. Sebelumnya kondisi itu juga menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi (Denprov) Sulteng, Mustar Labolo.

Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sulteng sebesar Rp61,9 miliar (M) pada tahun 2011, belum disalurkan ke 11 kabupaten/kota. Kepala Dinas Pendapatan Sulteng, Muzaker Lamangke, pada rapat koordinasi Bersama komisi II DPRD Provinsi (Denprov) Sulteng, Selasa (10/4), mengatakan, DBH tersebut belum disalurkan karena realisasi pendapatan dan belanja daerah sendiri baru bisa diketahui pada akhir tahun lalu.

Pekan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng segera menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan II 2012 bagi ribuan sekolah di 11 kabupaten/kota.PPTK dana BOS Biro Keuangan Setdaprov Sulteng, Salman Mengatakan, pihaknya akan berkonsultasidata dengan pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikjar) Sulteng, terkait rencana penyaluran dana tersebut.

[download berita selengkapnya]

Sebagai lembaga professional, manajemen Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah haruslah dikelola secara professional pula. Profesionalitas ini berkaitan dengan proses pengelolaan yang harus bersifat lebih independen dan minim campur Tangan pihak luar. Pemikiran ini sebagaimana disampaikan Nawawi S Kilat, selaku anggota Panja (Panitia Kerja) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja DPRD Provinsi Sulteng dengan dewan komisaris direksi BPD Sulteng, Selasa (13/3).

[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Rabu (14/3) secara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana (kebocoran) pada Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako (Untad) sekitar Rp 3,6 M pada tahun 2009-2011. Ke dua tersangka yakni Sekretaris Program Pendidikan Sarjana bagi Guru Dalam Jabatan, Budiman Jaya A Ashari dan mantan Kepala Sub Kepegawaian dan Keuangan FKIP Untad, Amran Abduraerah.

[download berita selengkapnya]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tengah menemukan banyak pencairan kredit Bank Sulteng melebihi nilai agunan debitur. Bahkan pihak bank berani memberikan kredit kepada PNS yang cicilannya melebihi gaji PNS. Dalam pemberian kredit, Bank Sulteng melanggar aturan karena mengabaikan nilai agunan. Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas operasional PT Bank Sulteng tahun 2010 dan 2011 menyebutkan, pencairan kredit kepada tujuh debitur dengan baki kredit sebesar Rp 929.510.973,96 tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

[download berita selengkapnya]

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemkab Donggala dipastikan akan menunda proses pelaksanaan lelang proyek yang semula direncanakan akhir Maret ini. Penundaan tersebut menyusul rencana Pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak pada April mendatang. Salah satu SKPD yang menyatakan akan menunda pelaksanaan lelang proyek adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Donggala.

[download berita selengkapnya]

DPRD Kabupaten Donggala akhirnya menyetujui ususlan penghapusan atau pelepasan sejumlah aset tanah bergerak milik Pemkab Donggala yang berada di Kota Palu dan di Banawa. Persetujuan Dewan itu terungkap dalam rapat Paripurna DPRD Donggala, Selasa (13/3) kemarin. Setelah Pansus I Donggala bekerja selama sepekan lebih. Bahkan sempat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan tugasnya.

[download berita selengkapnya]

BPK RI menemukan 2.024 debitur mengalami masalah kredit di Bank Sulteng dengan total plafond kredit Rp 80.412.722.160.Data ini merupakan audit investigative BPK RI pada pengelolaan bank plat merah itu pertanggal 31 Desember 2010. Sementara itu hingga September 2011, BPK RI menemukan adanya kredit bermaslah terhadap 1.915 debitur dengan plafond kredit Rp80.318.577.665.

[download berita selengkapnya]

Disetujuinya pelepasan aset milik Pemkab Donggala, yang beralokasi di Kota Palu, oleh DPRD Kabupaten Donggala, menimbulkan kekhawatiran terjadinya konkalikong jual beli aset dengan nilai jual rendah yang menguntungkan oknum tertentu. Kekhawatiran itu tergambar dalam rapat paripurna Dekab Donggala, Selasa (13/3) yang menerima hasil kerja Pansus I sekaligus meyetujui pelepasan tiga aset dan hibah tanah kepada Yayasan Korpri Donggala.

[download berita selengkapnya]

Mencuatnya penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan Hibah tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 1,518 miliar yang diduga fiktif, sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sudah masuk wilayah hukum. “ Ini sudah wilayah hukum, dan mengacu pemeriksaan BPK. Yang kedepan mekanisme penyalurannya akan diperketat supaya benar-benar tersalurkan kepada yang mengajukannya, “ kata Sekretaris Provinsi (Sekprov), Amjad Lawasa, kemarin (13/3).

[download berita selengkapnya]

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai, Drs Altris Saadjad sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek cekdam. Penetapan tersangka didasarkan bukti-bukti yang ditemukan penyidik terdapat kejanggalan yang mengarah kepada yang bersangkutan. Semua dokumen yang berkaitan dengan tujuh proyek cekdam fiktif telah disita Kejari Luwuk di Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai, untuk Menindaklanjuti kasus yang merugikan negara sekitar Rp 500 juta lebih. Hasil penyidikan Kejari Luwuk, terungkap Altris Saajad adalah satu-satunya tersangka dalam dugaan kasus cekdam itu.

[download berita selengkapnya]

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah, H. Gumyadi, Senin kemarin (12/3) diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng. Pemeriksaan Gumyadi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pembangunan gedung wanita. Gumyadi yang diperiksa di ruang Kasi Penyidikan Pidsus Kejati itu sekaitan dengan adanya tanda tangannya dalam kontrak kerja pengawasan.

[download berita selengkapnya]

Kepala Dinas Pertanian,Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distanbunakeswan) Kabupaten Tojo Unauna, Ir Taslim Lasupu MT mengancam akan mem-black list, perusahaan asuransi penjamin PT Bosowa Periskop, apabila tidak menyelesaikan pembayaran 5 persen jaminan pelaksanaan proyek jalan usaha tani di Desa Wanasari, Kecamatan Ampana Tete setelah klaim dilakukan.

[download berita selengkapnya]

Aparat hukum diminta mengusut tuntas penjualan (dum) aset daerah, yang terjadi kurun 2 hingga 5 tahun terakhir. Desakan itu disampaikan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa. Asgar mengungkapkan keprihatinannya atas banyakanya pemerintah daerah yang telah berganti kepemilikan. Asgar menengarai ada penyimpangan prosedur penjualan aset daerah, sehingga dengan mudah pegawai atau mantan pejabat melakukan dum.

[download berita selengkapnya]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Hibah tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 1,518 Miliar diduga tidak diterima kepada yang berhak menerimanya alias fiktif. Dalam laporan hasil pemeriksaan Belanja Bansos, keuangan dan hibah tahun anggaran 2010 dan 2011 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sulteng, Sumardi, selaku penanggung jawab pemeriksaan dijelaskan bahwa dana sebesar Rp 1,518 Miliar tersebut seharusnya diterima oleh 74 penerima. Namun setelah dilakukan audit investigasi oleh BPK beberapa organisasi/lembaga/perorangan tidak menerima dana tersebut dan alamatnya tidak benar.

[download berita selengkapnya]

Usai memeriksa puluhan Pejabat serta beberapa rekanan di Kabupaten Buol selama sepekan, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi bertolak ke Palu dengan menggunakan pesawat terbang Ekspress Air, Senin (12/3). Tidak banyak keterangan yang dapat digali dari tim KPK, sebab penyidik KPK tersebut enggan berkomentar, alasannya karena hal ini bersifat rahasia negara.

[download berita selengkapnya]

Pengadaan mobil dinas (Mobnas) senilai Rp 2,4 miliar untuk walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah Kota Palu terungkap merupakan lobi antarunsur pimpinan DPRD Kota (Dekot) dan mereka telah menyetujuinya masuk dalam APBD 2012. Namun unsur pimpinan Dekot yang dikonfirmasi membantah pengadaan Mobnas tersebut hanya melalui persetujuan Dekot. “Itu dirapatkan di Bnaggar dan mendapat persetujuan semua anggota,” kata salah satu unsur pimpinan Dekot.

[download berita selengkapnya]

Penyidik Kejati Sulteng memeriksa manta Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Gumyadi sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi rehabilitasi Gedung Wanita (GW) Sulteng tahap II tahun 2009. Selain itu yang menjalani pemeriksaan adalah Ketua Panitia tender tahap II, Ilham Munandar. Kepala Seksi Pemkum Kejati Sulteng, Eki Moh Yasim pada wartawan mengatakan pada wartawan pemeriksaan terhadapad manta Sekprov Sulteng, Gumyadi sebagai saksi untuk kelengkapan pemberkasan kasus tersebut.

[download berita selengkapnya]

Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala yang masuk dalam Panitia Khusus (Pansus) I, akhirnya menyetujui melepas tiga aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala untuk dijual dan menghibahkan sebidang tanah kepada yayasan KORPRI. Ketua Pansus I, Abd Muis Yahya di kantornya, Senin (12/3) menjelaskan setelah dilakukan pengkajian yang cukup mendalam, akhirnya pansus berkesimpulan bahwa tiga aset yang terdiri dari tanah dan bangunan dengan nilai buku Rp 3,1 M lebih dapat dihapus dalam buku aset yang dapat dilepas kepada public untuk dijual.

[download berita selengkapnya]

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dari 195 desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 2011, baru 104 desa yang memasukan surat pertanggungjawaban (SPj) tentang penggunaan ADD tersebut kepada BPMD. Sisanya sebanyak 91 desa, sama sekali belum menyerahkan SPj hingga akhir tahun 2011. Rata-rata yang belum memasukan SPj terkendala laporan pertanggungjawaban untuk Triwulan III dan tahap dua.

[download berita selengkapnya]

LPS-HAM Sulteng kembali menemukan proyek Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III yang bakal bermasalah. BElum selesai masalah rencana proyek jaringan air baku di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Proyek senilai Rp5,7 M dari dana APBN TA 2012 itu, kata Direktur LPS-HAM Sulteng, Muslimun, nantinya dapat menjadi jalan untuk terjadinya mark up.

[download berita selengkapnya]

Hingga kini kelanjutan finishing kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Palu belum jelas. Bahkan untuk ditempati berkantor tidak jelas. Dari amatan Radar Sulteng di kantor yang berlokasi di taman ria Palu Barat tersebut, belum ada sarana listrik dan air, tak hanya itu saja bangunan balum seluruhnya rampung dikerjakan. Bahkan tanaman liar ikut merambat di sekitar kantor tersebut.

[download berita selengkapnya]

Kenaikan harga bahan bangunan sebagai dampak dari rencana kenaikan harga BBM mulai terasa di Kabupaten Donggala. Bahkan hal itu menjadi pembahasan pada rapat evaluasi realisasi APBD 2012 untuk triwulan pertama, belum lama ini.

[download berita selengkapnya]

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong menunda pelaksanaan lelang proyek yang dikelola di instansi tersebut hingga bulan April mendatang. Kepala Dinas PU Parimo mengatakan awalnya pelaksanaan lelang proyek tersebut sedianya akan dilaksanakan pada Senin (12/3) hari ini, namun hal itu ditunda menunggu kenaikan Bahan Bakar Minyak yang diperkirakan akan naik pada awal April mendatang. Kenaikan harga BBM itu diperkirakan akan berimbas pada kenaikan harga bahan bangunan sehingga harus dilakukan penyesuaian harga.

[download berita selengkapnya]

(dari kiri) Deputi Akuntabilitas Kementerian PAN-RB Herry Yana Sutisna, Sekjen KPK Bambang Sapto, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, dan Kaditama Revbang Diklat BPK Daeng M. Nazier.

Palu – Hukum Humas
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih predikat ‘A’ (sangat baik), dalam penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011. Selain itu sebanyak 17 kementerian/lembaga (K/L) berpredikat ‘B’(baik), 49 K/L masuk kategori ‘CC’ (cukup baik) dan 14 K/L masuk kategori ‘C’ (agak kurang).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja K/L menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, sehingga target RPJMN tahun 2014.

Demikian antara lain disampaikan Azwar Abubakar ketika menyerahkan thropy penghargaan kepada kedua instansi berpredikat ‘A’ tersebut, di Jakarta, Selasa (28/02). “Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani perlu dilakukan pembenahan menyeluruh jajaran aparatur pemerintah,” ujarnya lebih lanjut.

Ditambahkan, baru-baru ini Kementerian PAN dan RB telah mencanangkan Sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yang merupakan ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi. Hal itu meliputi penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, profesionalisme PNS, pengembangan e-government, penyederhanaan perijinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

Untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, dilaksanakan melalui penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang dapat mendorong organisasi pemerintah lebih akuntabel dan berkinerja. “Hal itu akan mempersempit peluang terjadinya korupsi,” ujarnya. Selain itu, dengan penerapan SAKIP diharapkan pengelolaan birokrasi setiap instansi pemerintah semakin terukur, efisien, efektif, dan produktif.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB Herry Yana Sutisna mengatakan, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Ditambahkan, K/L yang akuntabilitas kinerjanya tahun 2011 berpredikat CC ke atas mencapai 82,93 persen, meningkat dari tahun 2010 yakni 63,29 persen dan tahun 2009 hanya 47,37 persen. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengganti kendaraan dinas Walikota dan Walikota, dari Toyota Fortuner ke Toyota Alphard menuai sorotan public. Pengantian kendaraan dinas itu dinilai sebagai pemborosan anggaran dan menjadi kebijakan yang tidak pro rakyat.

[download berita selengkapnya]

Hari ini, Senin 912/3), Inspektorat Kabupaten Morowali, akan memeriksa 248 kepala desa, terkait penggunaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011. Diduga terjadi penyimpangan pengelolaan dana tersebut.

[download berita selengkapnya]

Rencana pemindahan pasar Lasoani yang berlokasi di jalan Bulu Masomba sepertinya bakal tidak akan terealisir. Pasalnya beberapa waktu terakhir ini telah terbangun Komitmen antara warga pemilik lahan dengan Pemkot, melalui Desperindagkop untuk melakukan pengelolaan pasar. Sebelumnya salah satu poin yang menjadi alasan utama pemindahan pasar karena pemilik lahan enggan bekerjasama dengan pemkot.

[download berita selengkapnya]

Mengawali pelaksanaan APBD tahun 2012, Rabu (7/3) lalu Pemerintah Kabupaten Donggala menggelar rapat evaluasi realisasi pelaksanaan APBD tahun 2012 uttuk triwulan I yang sudah berjalan dua bulan. Kegiatannya berlangsung di aula Kasiromu kantor Bupati. Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Donggala, Drs H Habir Ponulele MM. Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh pimpinan SKPD dan camat di wilayah Pemkab Donggala.

[download berita selengkapnya]

Pengadaan mobil dinas (Mobnas) tidak ada habis-habisnya. Hampir setiap tahun permasalahan pembelian Mobnas itu muncul. Pasalnya pengadaan mobnas dianggap belum prioritas ketimbang program peningkatan kesejahteraan rakyat. Kali ini pengadaan Mobnas muncul di Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Pemerintah setempat ingin mengganti Mobnas yang ada saat ini dengan kendaraan yang lebih mahal. Bahkan perunitnya mencapai dua kali lipat dari harga mobil yang ada saat ini. Fortunet diganti Alphard.

[download berita selengkapnya]