Berita Utama
[+]
Akuntabilitas Kinerja BPK dan KPK Sangat Baik
Palu – Hukum Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih predikat ‘A’ (sangat baik), dalam penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011. Selain itu sebanyak 17 kementerian/lembaga (K/L) berpredikat ‘B’(baik), 49 K/L masuk kategori ‘CC’ (cukup baik) dan 14 K/L masuk kategori ‘C’ (agak kurang). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara [...]
- 28 Feb
BPK RI Serahkan LHP Operasional PT BPD Sulawesi Tengah
Palu – Hukum Humas Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Sumardi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2010 dan 2011 kepada Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Henri Kawulur, SH, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Drs. Amjad Lawasa, MM, dan Direktur Utama PT BPD Sulteng, [...]
- 20 Jan
Risk Based Audit, Langkah Untuk Meminimalisir Risiko Pemeriksaan
Palu – Hukum Humas Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Berbasis Risiko (Risk Based Audit) yang diikuti oleh pemeriksa di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Aula Kantor Perwakilan, selama dua hari mulai Rabu, (18/1) s.d. Kamis, (19/1). Kepala Perwakilan [...]
Dari Media
[+]
Tahukah Anda?
[+]Hanya 6 Kabupaten yang Menyerahkan LKPD TA 2009 Ke BPK RI Tepat Waktu
Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangannya ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara tepat waktu bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Sampai dengan batas waktu penyerahan tanggal 31 Maret 2010, [...]
Hit Counter
[+]
