Sabtu, 27 Agustus 2016 
Kilas Berita
SELAMAT DATANG DI WEBSITE BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH - Informasi Seputar BPK dan Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawasi Tengah

Berita Utama

[+]
Pada hari Sabtu, 25 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Banggai Kepulauan TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak  terdapat  ketidakpatuhan   yang  berpengaruh  langsung  dan  material,  serta  telah  menyusun  dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk  tahun anggaran 2015 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN”.
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  ini  diharapkan  dapat  dimanfaatkan  oleh  para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi   maupun  pengawasan     baik   untuk                       pembahasan    Rancangan     Perda              mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

Kab. Banggai Kepulauan kembali memperoleh opini WTP atas LKPD TA 2015

25/06/2016 – 15:59

Pada hari Sabtu, 25 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Sulteng II, Donny Ramli S.E., Ak. , CFE., menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Banggai Kepulauan TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali telah sesuai dengan SAP berbasis […]


Berita Lainnya

[+]
  • 24 Jun Kab. Donggala Akhirnya Memperoleh Opini WTP atas LKPD TA 2015

    Pada hari Jum’at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Donggala TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala tahun 2015 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN”. Laporan Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

    Pada hari Jum’at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Donggala TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan   yang  berpengaruh  langsung  dan  material,  serta […]

  • 24 Jun Kab. Morowali Akhirnya Memperoleh Opini WTP atas LKPD TA 2015

    Pada hari Jum’at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Morowali TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 2015 adalah “WAJAR TANPA PENGECUALIAN”. Laporan Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

    Pada hari Jum’at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Morowali TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat  ketidakpatuhan   yang  berpengaruh  langsung  dan  material,  serta […]

  • 22 Jun Kab. Sigi memperoleh opini WDP atas LKPD TA 2015

    Pada hari Rabu 22 Juni 2016 bertempat di auditorium kantor BPK Perwakilan Prov. Sulteng, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD Kab. Sigi.

Pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan dengan memperhatikan kriteria pemberian opini atas LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan LKPD Kab. Sigi TA 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perudang-undangan dan masih terdapat kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Kab. Sigi TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengharapkan agar pemda segera menindaklanjuti LHP BPK dan DPRD melakukan fungsi pengawasan atas kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah terkait. Opini yang diperoleh harus dijadikan momentum perbaikan ke arah yang lebih baik..

      Pada hari Rabu 22 Juni 2016 bertempat di auditorium kantor BPK Perwakilan Prov. Sulteng, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD Kab. Sigi. Pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan dengan memperhatikan kriteria pemberian opini atas LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui […]

  • 22 Jun Kab. Poso memperoleh opini WDP atas LKPD TA 2015

    Pada hari Rabu 22 Juni 2016 bertempat di auditorium kantor BPK Perwakilan Prov. Sulteng, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD Kab. Poso. 
Pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan dengan memperhatikan kriteria pemberian opini atas LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan LKPD Kab. Poso TA 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perudang-undangan dan masih terdapat kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Kab. Poso TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengharapkan agar pemda segera menindaklanjuti LHP BPK dan DPRD melakukan fungsi pengawasan atas kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah terkait. Opini yang diperoleh harus dijadikan momentum perbaikan ke arah yang lebih baik.

        Pada hari Rabu 22 Juni 2016 bertempat di auditorium kantor BPK Perwakilan Prov. Sulteng, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 kepada Ketua DPRD Kab. Poso. Pemeriksaan BPK yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan dengan memperhatikan kriteria pemberian opini atas LKPD. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK […]

  • 15 Jun Kab. Banggai Laut belum beranjak dari opini TMP

    Pada hari Jum’at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Banggai Laut TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut belum sesuai dengan SAP berbasis akrual, terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta lemahnya pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Dengan demikian BPK menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2015 adalah “Tidak Memberikan Pendapat (TMP)”.

Dengan demikian, Kabupaten Banggai Laut kembali mendapat opini TMP selama 2 tahun terakhir sejak LKPD kabupaten tersebut diperiksa pertama kali oleh BPK pada tahun 2015.

    Pada hari Rabu, 15 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Banggai Laut TA 2015. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut belum sesuai dengan SAP berbasis akrual, terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta lemahnya pengendalian intern yakni […]

Tahukah Anda?

[+]

    LHP BPK RI atas LKPD Terdiri Atas Tiga Buku


    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan tersebut; Buku II memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern; dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.